LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh jajaran pengawas dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga integritas.
Guna memastikan program pusat dan daerah berjalan efektif, serta membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah.
Dalam perencanaan dan penggunaan anggaran, Gubernur Miq Iqbal juga mengingatkan jajaran Pemprov NTB untuk selalu menerapkan manajemen resiko dan melakukan pengawasan yang ketat.
“Risiko harus dihitung dari awal agar program bisa dimitigasi dan berjalan tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat manfaat,” kata Gubernur Miq Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) sekaligus peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12).
Selama ini kebijakan anggaran, termasuk dana transfer pusat ke daerah sering tidak berbasis analisis risiko. Sehingga masalah baru terdeteksi di akhir pelaksanaan program.
Gubernur Miq Iqbal menegaskan, ke depan tantangan pemerintah daerah semakin kompleks. Salah satunya karena perubahan pola kebijakan nasional, yakni daerah harus mengeksekusi program pemerintah pusat.
“Dahulu banyak program yang diinisiasi daerah, sementara pusat memberi dukungan melalui DAK. Hari ini situasinya berubah. Pemerintah pusat semakin menentukan arah kebijakan dan program, sementara daerah harus mengimplementasikannya secara tepat,” katanya.
Gubernur Miq Iqbal mencontohkan beberapa program strategis pusat yang akan digulirkan di daerah. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai lebih dari Rp 5,7 triliun.
Selanjutnya pembangunan koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kampung Nelayan Merah Putih dengan jumlah anggaran hampir Rp 300 miliar. Termasuk lima proyek ketahanan pangan nasional yang pada tahun 2026 senilai Rp 2,1 triliun.
Untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai ketentuan, dibutuhkan peran inspektorat sebagai pengawas internal sekaligus memberikan arahan kepada perangkat daerah agar bisa fokus bekerja.
“Kalau sudah digaransi inspektorat, maka inspektorat pula yang harus menjelaskan jika ada masalah. Ini agar OPD bisa bekerja dengan tenang dan terukur,” katanya.
Inspektur NTB Budi Herman mengatakan, pengawasan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas tata kelola dan memastikan keberhasilan program strategis daerah.
“Pembinaan dan pengawasan merupakan fondasi penting untuk memastikan program strategis daerah berjalan sesuai aturan dan mencapai sasaran yang diharapkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Herman memaparkan capaian kinerja Inspektorat NTB sepanjang tahun 2025. Realisasi kegiatan audit telah mencapai 89,74 persen, review 100 persen, monitoring dan evaluasi 83,33 persen, serta asesmen dilakukan di seluruh perangkat daerah.
“Alhamdulillah, capaian kegiatan pengawasan menunjukkan tren positif. Hampir seluruh target PKPT dapat kita penuhi dan beberapa bahkan melampaui rencana kerja,” ungkapnya.
Budi Herman juga menyebutkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mencapai rata-rata 78,57 persen di tingkat perangkat daerah. Selain itu, NTB berhasil mempertahankan kapabilitas APIP di level 3.
“Kami melihat kualitas SPIP semakin membaik, meskipun masih ada area yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dokumen-dokumen yang harus diverifikasi sesuai standar nasional,” jelasnya.
Terkait temuan pengawasan, Inspektorat NTB mendapati sejumlah catatan pada pengelolaan program prioritas. Meski pelaksanaan umumnya berjalan baik, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek perencanaan, pengendalian, dan akurasi pelaporan.
“Temuan-temuan yang bersifat administratif maupun kelemahan pengendalian sudah kami sampaikan. Dan perangkat daerah merespons dengan baik melalui tindak lanjut yang cepat,” katanya.
Inspektorat NTB juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Di antaranya memperkuat kompetensi auditor, menerapkan pengawasan berbasis risiko, serta memperluas kolaborasi dengan inspektorat kabupaten/kota.
“Penerapan pengawasan berbasis risiko tidak mudah, tetapi wajib kita lakukan demi meningkatkan kualitas tata kelola. Ini arah pembinaan pengawasan modern, dan NTB harus siap,” tegasnya. (lil/r3)
Editor : Pujo Nugroho