LombokPost - Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB Ahsanul Khalik bersama Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr Hamzi Fikri dan Kepala Perwakilan BKKBN NTB Lalu Makripuddin melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan layanan kelompok B3 (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui).
Monev yang dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat (12/12) tersebut juga melibatkan tim dinas kesehatan kabupaten serta DP2KBP3A Lombok Barat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat.
Dalam monitoring lapangan, tim masih menemukan sejumlah catatan penting, baik terkait kebersihan dapur SPPG, keamanan bahan pangan, maupun pengelolaan menu untuk kelompok B3.
Ketua Satgas MBG NTB Ahsanul Khalik menekankan bahwa layanan B3 membutuhkan pendekatan khusus. Terutama dari sisi menu makanan yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan gizi untuk pencegahan dan penanganan stunting, anemia, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Untuk kelompok B3, menu tidak boleh disamaratakan atau monoton. Harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi spesifik balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tegas pria yang biasa dipanggil Dr. Aka ini.
Dr Aka menambahkan, kepala dikes kabupaten/kota diberi ruang untuk melakukan intervensi. Khususnya dalam mengoordinasikan komposisi menu B3 di wilayah masing-masing.
“Ini boleh dan harus dilakukan oleh para kepala dinas kabupaten/kota, agar menu B3 benar-benar memenuhi standar pemenuhan gizi bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi data layanan B3 per 12 Desember 2025 terhadap 511 SPPG di Provinsi NTB, diperoleh gambaran bahwa cakupan layanan B3 sudah berjalan cukup luas, namun masih terdapat tantangan serius.
Dari total 511 SPPG, ada 382 SPPG telah memberikan layanan kepada kelompok B3 dan 129 SPPG tercatat belum melayani balita, bumil, maupun busui.
Artinya, sekitar 25 persen SPPG di NTB masih belum menjalankan intervensi gizi B3, yang sejatinya merupakan prioritas nasional dalam percepatan penurunan stunting dan anemia.
Capaian B3 Kabupaten/Kota
Data penerima manfaat B3 menunjukkan variasi antarwilayah. Kabupaten dengan jumlah SPPG belum melayani B3 tertinggi adalah adalah Lombok Tengah: 40 SPPG; Lombok Timur: 30 SPPG; Kabupaten Bima: 20 SPPG.
Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi wilayah yang seluruh SPPG-nya telah melayani minimal salah satu kelompok B3.
Adapun total penerima manfaat B3 se-Provinsi NTB tercatat untuk balita sebanyak 113.007 jiwa; Ibu Hamil (Bumil) 19.949 jiwa; dan Ibu Menyusui (Busui) 43.537 jiwa.
Dengan demikian, total penerima manfaat B3 di seluruh Provinsi NTB mencapai 176.493 jiwa.
Dorongan Percepatan Layanan B3
Ketua Satgas MBG NTB Dr Aka menegaskan bahwa temuan ini menjadi dasar penting untuk percepatan kebijakan dan penguatan pengawasan.
“Layanan B3 adalah jantung dari upaya penurunan stunting di NTB. Tidak boleh ada SPPG yang berjalan tanpa memberi perhatian pada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tegasnya.
Ke depan, Satgas MBG Provinsi NTB bersama dinas kesehatan dan BKKBN akan memperkuat koordinasi, pembinaan menu, serta pengawasan dapur SPPG.
Tujuannya agar seluruh SPPG benar-benar berfungsi optimal sebagai garda terdepan pemenuhan gizi masyarakat. (lil/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam