LombokPost - Infrastruktur kendaraan listrik di NTB terus dikebut. Hingga saat ini, NTB telah memiliki 37 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dengan 20 titik di Pulau Lombok dan 17 di Pulau Sumbawa.
“Angka ini belum final,” terang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ESDM NTB Samsudin, Senin (15/12).
Artinya, 37 titik yang sudah ada saat ini dipastikan akan terus bertambah. Sebanyak 17 titik di Pulau Sumbawa saat ini diposisikan di lokasi yang dinilai paling krusial, seperti di kantor pemerintahan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah menargetkan penambahan titik baru untuk memastikan setiap kabupaten memiliki minimal satu SPKLU.
“Ini sebagai langkap mempersiapkan kebijakan, di mana mobil pemerintah daerah akan beralih menggunakan kendaraan listrik pada 2026,” jelasnya.
Untuk merealisasikan penambahan titik SPKLU, Dinas ESDM mempertimbangkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agar SPKLU dapat bersanding di lokasi yang sudah familiar bagi masyarakat.
“Nanti ini tergantung kerja sama dengan Pertamina, apalagi rencana ini sudah dikomunikasikan dengan Komisi XII DPR RI saat kunjungan kerja sebelumnya,” kata Samsudin.
Keberadaan SPKLU yang tersebar merata di seluruh NTB menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.
Terkait dukungan dari PLN, Samsudin memastikan komitmen tersebut sangat kuat. Perusahaan pelat merah itu siap berkolaborasi dengan Pemprov NTB.
Namun, tantangan terbesar yang sedang didiskusikan saat ini, mengenai masalah lahan untuk pembangunan SPKLU, sebab fasilitasnya dirancang agar memiliki area parkir yang memadai.
Sehingga detail kebutuhan luas area akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan PLN. Apabila menggunakan lahan milik pemerintah daerah, perlu ada mekanisme kerja sama untuk menilai aset yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Yang harus kita jawab itu masalah lahan. Kalau lahan pemerintah harus ada MoU terkait penggunaannya," ujar Samsudin.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, terang Samsudin, telah menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur siap sebelum Januari 2026. Mengingat pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, mulai menggunakan kendaraan listrik.
Mengenai mekanisme pembangunan, Samsudin memastikan sepenuhnya diserahkan kepada PLN. Meskipun rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB dan PLN masih harus didiskusikan lebih lanjut, Dinas ESDM tidak menutup kemungkinan untuk langsung mengeksekusi pembangunan di lapangan.
Jumlah titik SPKLU di seluruh NTB ke depan akan diestimasi dan disesuaikan, berdasarkan perkembangan jumlah kendaraan listrik di masyarakat.
SPKLU adalah hal baru di NTB, Dinas ESDM menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi. “Kami akan bekerjasama dengan teman-teman PLN untuk menguatkan edukasi, terutama kepada anak-anak generasi muda, mahasiswa, dan pelajar," ungkap Samsudin.
Penggunaan SPKLU ini tidak hanya ditujukan untuk mobil listrik, tetapi juga motor listrik yang kini makin banyak digunakan masyarakat. Samsudin menambahkan bahwa penggunaan energi listrik dapat memberikan penghematan yang signifikan.
“Penggunaan energi listrik ini bisa menghemat lebih dari 50 persen penggunaan BBM,” tutupnya.
Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati menjelaskan penggunaan kendaraan dinas listrikberpotensi memberikan efisiensi anggaran yang signifikan.
“Karakteristik teknis kendaraan listrik membuat biaya operasional, jauh lebihrendah dibandingkan kendaraan konvensional,” tegasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam