LombokPost – Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Aidy Furqon, menegaskan stok beras dan gabah di NTB saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 30 bulan ke depan, atau lebih dari dua tahun.
Meskipun ketersediaan terjamin, Kadis DKP menyoroti perlunya atensi serius terhadap pilar kedua ketahanan pangan, yaitu akses atau keterjangkauan, terutama daya beli masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam agenda FGD Evaluasi Pengadaan Gabah Beras tahun 2025 Bulog Kanwil NTB.
Baca Juga: Harga Cabai hingga Beras Disubsidi, Pasar Murah Disperindag–Dekranasda Diserbu Warga Lotim
Dijelaskan agenda NTB ini yang berfokus pada Triple Agenda Utama Pemerintah Daerah NTB di bawah Visi NTB Makmur Mendunia. Percepatan Penyelesaian Kemiskinan Ekstrem. Ketahanan Pangan Daerah. Pariwisata Mendunia.
"Kita kumpul di sini ini untuk bisa memberikan dukungan terhadap dua agenda utama, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan," ujar Aidy Furqon.
Persentase Kemiskinan dan Pilar Ketahanan Pangan
Baca Juga: Kementan Minta Publik Kawal Ketat Bantuan Beras 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar untuk Sumatera
Berdasarkan data BPS NTB, persentase masyarakat miskin di NTB masih berada di angka 11,4 persen. Angka ini sangat berkaitan dengan kondisi kemiskinan ekstrem dan pilar ketahanan pangan nasional, yang meliputi: Ketersediaan, Akses/Keterjangkauan, dan Pola Konsumsi.
Meskipun stok beras jangka panjang aman (30 bulan), Kadis DKP menekankan perlunya penguatan Cadangan Pangan Daerah (CPD) untuk antisipasi kerawanan pangan dan musibah.
Menurut formula PP 17 Tahun 2015 dan Peraturan Badan Pangan, NTB sebagai provinsi wajib memiliki cadangan beras sekurang-kurangnya 20 persen dari total kebutuhan 10 kabupaten/kota yang diperkirakan mencapai 701,4 ribu ton. Artinya, cadangan provinsi wajib sekitar 140,8 ribu ton.
Baca Juga: Lebih dari 70 Kota dan Kabupaten Cair Bansos BPNT Tahap 4, Beras, dan Minyak Goreng Secara Serentak
Ironisnya, saat ini beberapa daerah, termasuk Kota Mataram dan Bima, melaporkan stok Cadangan Pangan (CPD) lokal mereka adalah nol (zero).
Dalam laporan neraca pangan terkini, harga beras (premium dan medium) di NTB sudah terstandar dengan harga tertinggi sekitar Rp13.700. Namun, kondisi pangan yang memerlukan kewaspadaan adalah komoditas minyak goreng.
Selain itu, Aidy Furqon menyoroti reaksi masyarakat terhadap program GPM (Gerakan Pangan Murah) menyebabkan mereka khawatir stok akan disalip, memicu pembelian stok yang dapat berpotensi memicu inflasi.
Aidy Furqon menyebut bahwa sebagian besar persentase kemiskinan (11,4 persen) berada di zona rawan pangan. Berdasarkan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), NTB masih memiliki 37 desa rawan pangan.
Zona rawan pangan ini menjadi penyumbang lahirnya kemiskinan ekstrem dengan indikator: Akses kesehatan rendah. Rata-rata lama sekolah rendah. Akses fasilitas ekonomi rendah.
Intervensi pengadaan pangan, tidak hanya beras dan gabah, tetapi juga 12 komoditas utama (yang kini telah berkembang menjadi 23 komoditas, termasuk ikan kembung dan garam yodium).
Harus difokuskan pada 140 desa yang menjadi titik penanganan miskin ekstrem untuk mempercepat akselerasi pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan.
Editor : Siti Aeny Maryam