LombokPost - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB bersama Forum Wartawan Pemerintah Provinsi NTB (ForwanPro) NTB, menggelar workshop, dengan tema “Antisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) Perayaan Natal dan Tahun Baru, berlangsung Selasa (23/12).
Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Forum Wartawan Pemprov NTB Tahun 2025, bertujuan memperkuat peran media dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya di perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah narasumber lintas sektor, antara lain Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTB Amirudin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB Safrudin, Kasubdit III Direktorat Intelkam Polda NTB Kompol Setia Wijatono, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Bakesbangpoldagri NTB Jauhari Muslim, serta perwakilan Humas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) H Rahman Hakim.
Kepala BINDA NTB Amirudin menegaskan periode Nataru merupakan momentum strategis yang berpotensi meningkatkan kerawanan Kamtibmas. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian khusus bagi NTB yang memiliki karakteristik sebagai daerah tujuan wisata unggulan nasional, seperti Lombok, Gili, dan Mandalika, sekaligus wilayah dengan keragaman sosial, budaya, dan agama yang tinggi.
“Menjelang Nataru biasanya terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan secara signifikan,” tegasnya.
Situasi ini berpotensi memunculkan berbagai dinamika sosial, termasuk peluang munculnya narasi negatif, disinformasi, hoaks, hingga provokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak dikelola dengan baik.
Amirudin menekankan bahwa dalam situasi tersebut, media memiliki peran strategis sebagai opinion leader dan information gatekeeper dalam membentuk persepsi publik.
Media massa dan media digital dinilai tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai early warning system sosial, penguat informasi positif, serta instrumen preventif dalam menjaga Kamtibmas.
Ia menjelaskan, di momen Nataru kerap muncul potensi narasi negatif, seperti isu larangan ibadah, diskriminasi agama, maupun upaya membesar-besarkan insiden kecil menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Oleh karena itu, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang berimbang, faktual, dan menenangkan, sekaligus mempersempit ruang spekulasi dan kepanikan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, workshop ini juga menekankan peran media sebagai sarana pembangunan narasi positif. Melalui pemberitaan yang konsisten, media dapat membentuk pola pikir kolektif masyarakat dengan menampilkan harmonisasi antarumat beragama.
Peliputan pengamanan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, serta menonjolkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat NTB dalam menjaga toleransi dan kerukunan.
“Narasi positif yang dibangun secara berkelanjutan akan memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan suasana perayaan Nataru yang aman, damai, dan kondusif,” kata Amirudin.
Selain itu, media juga dipandang berfungsi sebagai early warning system sosial, khususnya dalam mendeteksi potensi gangguan Kamtibmas.
Media lokal dan media sosial dapat menjadi indikator awal terhadap meningkatnya ketegangan sosial, penyebaran narasi kebencian, maupun mobilisasi massa berbasis isu keagamaan atau identitas.
Dengan pemantauan yang cermat, media dapat membantu aparat dan pemangku kepentingan melakukan deteksi dini dan respon cepat terhadap isu-isu sensitif.
Dalam konteks pengelolaan informasi publik, media memiliki tiga fungsi utama, yakni diseminasi informasi secara luas dan cepat, edukasi dan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat, serta counter hoaks dan kontrol sosial dengan melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar dan menjaga suasana publik tetap tenang.
Workshop tersebut juga merumuskan sejumlah strategi optimalisasi peran media di NTB dalam mendukung pengamanan Nataru.
Strategi tersebut meliputi penguatan sinergi antara media, aparat keamanan, dan pemerintah daerah melalui briefing rutin dengan pimpinan redaksi dan admin media lokal, serta penyediaan narasi tunggal dan poin-poin komunikasi resmi.
Selain itu, media didorong untuk memproduksi konten yang proaktif dan konstruktif, seperti infografis pengamanan Nataru, video pendek berisi pesan toleransi dan imbauan damai, serta testimoni tokoh agama lintas iman.
“Upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan manajemen isu secara intensif melalui pemantauan media sosial dan portal berita lokal, respon cepat terhadap isu sensitif, serta penyusunan counter-narrative berbasis data dan fakta,” tegasnya.
Pelibatan influencer lokal yang moderat, seperti tokoh agama, pemuda, dan budayawan NTB, juga dinilai penting untuk menggaungkan pesan-pesan damai melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal.
Sebagai penutup, para narasumber menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai penentu stabilitas persepsi publik menjelang Nataru di Provinsi NTB.
Dengan pengelolaan yang tepat dan sinergi yang kuat, media dapat berperan sebagai instrumen pencegahan konflik, penguat toleransi dan kerukunan, serta penjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Namun sebaliknya, tanpa pengawasan dan koordinasi yang baik, media juga berpotensi menjadi akselerator gangguan Kamtibmas.
“Peran media dinilai sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari strategi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di NTB,” pungkasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam