LombokPost - Mulai tahun 2026, pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, menggunakan mobil listrik untuk kendaraan dinas (randis).
Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menegaskan meski tahun anggaran telah resmi berjalan sejak 1 Januari 2026, namun penggunaan mobil listrik oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) belum bisa dilakukan secara langsung. “Nggak bisa secara langsung ya," terangnya, Selasa (30/12).
Pengadaan mobil listrik untuk keperluan randis kepala OPD lingkup Pemprov NTB harus mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku, sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Pihaknya harus menginput data-data pengadaan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) terlebih dahulu, kemudian menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan setelahnya berkontrak dengan pihak penyedia.
Ia menegaskan, seluruh tahapan tersebut wajib dilakukan secara tertib dan akuntabel. Karenanya, meskipun sudah memasuki tahun anggaran baru, kendaraan listrik tidak serta-merta tersedia dan digunakan pada hari pertama.
“Kecuali jika kontraknya sudah berjalan dari tahun sebelumnya, mungkin bisa langsung. Namun untuk pengadaan tahun ini, kita selesaikan dulu seluruh dokumennya. Begitu SiRUP selesai dan kontrak ditandatangani, unit kendaraan akan langsung didatangkan oleh vendor,” bebernya.
Lebih lanjut, Riadi menjelaskan lamanya proses administrasi juga dipengaruhi oleh penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup Pemprov NTB.
Saat ini, Biro Umum Setda NTB masih menunggu pengukuhan atau pelantikan pejabat eselon II hasil penataan organisasi. “Kita belum bisa memberikan tanggal pasti kapan pengadaan mobil listrik ini dilakukan, karena berkaitan dengan SOTK baru," tegasnya.
Setelah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan penataan ulang pejabat eselon II hasil SOTK baru, Biro Umum Setda NTB langsung bergerak.
“Kami akan mengusulkan perangkat seperti PPK dan bendahara, setelah struktur itu sah, barulah proses pengadaannya," jelas Riadi.
Pengadaan mobil listrik untuk randis pejabat eselon II tidak dilakukan secara terpisah oleh masing-masing OPD, melainkan terpusat di Biro Umum Setda NTB.
Skema yang digunakan adalah sewa kendaraan, dengan anggaran sepenuhnya berada Biro Umum Setda NTB sebesar Rp 14 miliar bersumber dari APBD murni 2026.
“Anggaran dan pengadaannya terpusat di kami dan kami bertanggung jawab terhadap kontraknya, nanti unit kendaraan listrik tersebut digunakan oleh teman-teman kepala OPD,” tegasnya.
Selama proses administrasi berlangsung, Riadi memastikan bahwa mobilitas para kepala OPD tetap berjalan normal. Untuk sementara waktu, para pejabat masih menggunakan randis konvensional yang tersedia.
“Untuk sementara masih menggunakan kendaraan dinas yang lama. Tidak mungkin juga mereka tidak memiliki sarana transportasi untuk menjalankan tugas,” katanya.
Terkait adanya penyesuaian organisasi berupa penggabungan Biro Umum dengan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Riadi memastikan hal tersebut tidak akan menghambat proses pengadaan.
Disebutkan, pengadaan kendaraan listrik menjadi prioritas utama setelah struktur organisasi dan kelengkapan pejabat pengadaan rampung.
“Memang ada penyesuaian SOTK, tetapi secara fungsi tetap berjalan. Siapa pun yang nanti ditunjuk sebagai kepala biro, dia yang akan memproses pengadaan ini. Skemanya tetap sama dengan pengadaan barang dan jasa pada umumnya,” jelas Riadi.
Pihaknya menargetkan proses pengadaan barang dan jasa selesai di awal Januari, sehingga Februari sudah bisa dieksekusi.
“Begitu administrasi lengkap, sewa kendaraan listrik ini menjadi prioritas pertama yang akan kami proses,” ujarnya.
Untuk jumlah unit, Riadi menyebut bisa di atas 50 unit akan disewa untuk. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing OPD, sejumlah OPD dengan beban operasional tinggi.
Seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Inspektorat yang mungkin membutuhkan dukungan unit operasional tambahan. "Semua kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” tandasnya.
Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati menjelaskan penggunaan kendaraan dinas listrik, berpotensi memberikan efisiensi anggaran yang signifikan.
“Karakteristik teknis kendaraan listrik membuat biaya operasional, jauh lebihrendah dibandingkan kendaraan konvensional,” tegasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam