LombokPost - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) NTB, terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Hingga tahun anggaran 2025, Dinas Perkim NTB telah menyelesaikan pembangunan dan perbaikan sebanyak 172 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 19 desa dan kelurahan se-Provinsi NTB.
“Dengan kemampuan fiskal yang ada, hingga tahun 2025 kami hanya mampu menyelesaikan 172 unit rumah melalui pendanaan APBD Provinsi NTB,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim NTB Baiq Nelly Yuniarti, Rabu (31/12).
Capaian tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan riil perumahan di NTB yang mencapai sekitar 500 ribu unit. Namun demikian, keterbatasan anggaran fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Dengan kemampuan fiskal yang ada, hingga tahun 2025 kami hanya mampu menyelesaikan 172 unit rumah melalui pendanaan APBD Provinsi NTB,” terangnya.
Program perbaikan RTLH tersebut, merupakan bagian dari Program Desa Berdaya Tahun Anggaran 2025. Adapun sebaran penanganan berdasarkan kabupaten/kota dan desa/kelurahan; Di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 26 unit rumah diperbaiki, yang meliputi Desa Brang Biji sebanyak 4 unit, Desa Motong 11 unit, dan Desa Kalimango 11 unit.
Sementara itu, di Lombok Utara, program ini menjangkau Desa Gondang dengan 9 unit rumah, sedangkan di Kota Mataram, perbaikan dilakukan di Kelurahan Banjar sebanyak 10 unit dan Kelurahan Dasan Agung Baru 6 unit.
Di Dompu, 22 unit rumah diperbaiki, terbagi merata di Desa Mbawi dan Desa Matua, masing-masing 11 unit. Di Lombok Barat, Desa Perampuan menerima 6 unit perbaikan rumah, sedangkan Desa Jagaraga Indah sebanyak 10 unit.
Lombok Tengah menjadi lokasi perbaikan 17 unit rumah, tersebar di Desa Puyung 7 unit dan Desa Ungga 10 unit. Di Sumbawa Barat, Desa Sapugara Bree mendapatkan 11 unit rumah, dan Desa Poto Tano sebanyak 10 unit.
Lombok Timur juga ikut program ini dengan total 16 unit rumah, yang terbagi merata di Desa Songak dan Desa Rumbuk Timur, masing-masing 8 unit.
Sementara itu, Bima menjadi daerah dengan jumlah rumah terbanyak yang diperbaiki, yakni 29 unit, terdiri dari Desa Tambe 10 unit, Desa Rasabou 10 unit, dan Desa Talabiu 9 unit.
Selain dukungan dari APBD, Nelly menyebutkan terdapat bantuan dari berbagai pihak lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS), Balai Perumahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, potensi capaian pembangunan rumah layak huni sebenarnya dapat lebih besar. “Kami berharap pada tahun mendatang alokasi dana untuk program ini bisa ditingkatkan secara signifikan, baik dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya,” katanya.
Terkait dengan penggabungan Dinas Perkim NTB ke Dinas PUPR NTB di tahun 2026, sebagai dampak dari penerapan SOTK baru, Nelly menegaskan meskipun terjadi perubahan lokasi kerja pegawai, tugas dan fungsi Dinas Perkim tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pihaknya juga telah menyusun roadmap pencapaian target hingga tahun 2026. Namun, pengurangan fiskal tetap berdampak pada besaran alokasi anggaran. Sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, perbaikan RTLH di Bumi Gora diharapkan dapat mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif seperti CSR perusahaan, BAZNAS, serta dukungan kementerian.
Pasalnya, sebagian dana kini ditarik dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sehingga daerah perlu aktif mengajukan proposal untuk memperoleh alokasi tersebut. Ke depan, tanggung jawab ini akan dilanjutkan oleh kepala dinas definitif.
Selain perbaikan rumah, penataan kawasan oleh Dinas Perkim NTB juga mencakup penataan lingkungan kumuh dan desa-desa yang membutuhkan peningkatan infrastruktur, seperti jalan tani, paving block, hingga batu sikat. Hingga saat ini, lebih dari 1.120 titik di berbagai wilayah NTB telah ditata.
Untuk tahun mendatang, program Perkim akan diintegrasikan dengan konsep Desa Berdaya dan pariwisata. Desa-desa yang memiliki potensi wisata akan ditata untuk mendukung pengembangan sektor tersebut. Meski demikian, perhitungan anggaran final untuk program Desa Berdaya ke depan masih dalam proses.
“Kami berharap menu aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) ke depan dapat lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya terkait rumah tidak layak huni,” tutupnya.
Dinas Perkim NTB terus memotivasi jajaran di lapangan agar program-program yang direncanakan dapat berjalan sesuai target demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Kimda Farida