Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Alih Fungsi Lahan NTB Ancam Swasembada Pangan

Yuyun Kutari • Jumat, 9 Januari 2026 | 10:45 WIB
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri (kanan) bersama Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, di Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 1 Tahun 2026 di Dusun Batu Samban, Lombok Barat, Kamis (8/1).
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri (kanan) bersama Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, di Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 1 Tahun 2026 di Dusun Batu Samban, Lombok Barat, Kamis (8/1).

LombokPost - Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan, pentingnya menjaga lahan pertanian produktif serta memperkuat pengelolaan pasca panen, guna mendukung keberlanjutan swasembada pangan di NTB. 

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 1 Tahun 2026 di Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan, Lombok Barat, Kamis (8/1). 

“Kita semua patut bersyukur diberikan anugerah berada di NTB. Dari 10 kabupaten dan kota yang ada di NTB, rata-rata memiliki lahan pertanian yang cukup luas,” terangnya. 

Hal inilah yang menjadikan Bumi Gora selama ini, sebagai lumbung pangan Nasional, salah satunya untuk komoditas padi dan beras. 

NTB saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakatnya sendiri, tetapi juga memiliki stok yang mencukupi dalam satu tahun berjalan. 

Namun demikian, tantangan ke depan tetap harus diantisipasi, terutama terkait pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman. “Penambahan perluasan pemukiman menjadi salah satu kendala yang ke depan perlu kita pikirkan bersama,” ujarnya. 

Wagub Dinda menyoroti, Lombok Barat yang menjadi salah satu wilayah favorit bagi investor pengembang permukiman atau perumahan penduduk. 

Ia berharap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disetujui pemerintah pusat, bisa menjadi instrumen pengendali alih fungsi lahan-lahan produktif. 

“Regulasi itu bisa membatasi untuk tidak terlalu banyak mengurangi lahan-lahan produktif yang kita miliki,” tegas dia. 

Menurut Wagub, keberhasilan swasembada pangan, baik beras maupun jagung, harus dijaga sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

Di kesempatan itu, juga diingatkan bahwa keberhasilan panen raya, harus diiringi dengan kesiapan penanganan pasca panen.

Wagub Dinda menilai, persoalan utama yang kerap muncul adalah pemasaran hasil panen, saat produksi mencapai puncaknya.

“Sekarang kita tidak hanya bangga dengan panen raya jagung. Yang perlu kita pikirkan, ketika panen ini sudah mencapai puncaknya, ke mana hasil ini akan kita bawa,” ujarnya.

Ia mengakui hingga saat ini NTB masih memiliki keterbatasan fasilitas pengolahan dan pasca panen jagung. Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Bima, kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog menjadi solusi efektif untuk menyerap hasil panen petani

Mereka membantu memfasilitasi kerja sama, dengan pengusaha peternak ayam petelur yang langsung membeli jagung dari kelompok tani. Wagub berharap pola serupa dapat diterapkan di Lombok Barat, agar petani tidak kesulitan menjual hasil panen mereka.

Bagaimana pun, tujuan utama dari sukses panen raya adalah peningkatan kesejahteraan petani. “Tentunya tujuan dari sukses panen yang kita laksanakan bersama, meningkatnya penghasilan dan kesejahteraan petani,” pungkasnya. 

Di kesempatan terpisah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya komitmen setiap pemda, dalam menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

Tantangan utama saat ini bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada konsistensi penerapan aturan di lapangan. “Kami akan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, untuk memastikan moratorium alih fungsi lahan pertanian benar-benar diterapkan,” jelasnya.

Editor : Kimda Farida
#Jagung #Rencana Tata Ruang Wilayah #Lombok Barat 1 #lahan produktif #Pertanian produktif #Panen Raya #rtrw #swasembada pangan #bulog #NTB #Pemprov NTB #lahan pertanian