LombokPost - Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memasuki babak baru kepemimpinan. Dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV yang digelar di Kota Mataram, Sabtu (10/1), Dr. Lalu Anton Hariawan, SH, MH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KAI NTB periode 2026–2031.
Musda IV KAI NTB berlangsung khidmat dan demokratis dengan dihadiri sekitar 200 peserta yang merupakan advokat anggota KAI dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Seluruh peserta Musda sepakat memberikan amanah kepemimpinan kepada Dr. Lalu Anton Hariawan sebagai ketua, didampingi Edy Kurniady sebagai sekretaris DPD KAI NTB.
Dalam sambutannya usai terpilih, Dr. Lalu Anton Hariawan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh anggota. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi dan peningkatan peran advokat di daerah.
“Alhamdulillah, kami diberikan kepercayaan selama lima tahun ke depan untuk memimpin Kongres Advokat Indonesia Provinsi NTB. Dari 200 peserta Musda IV tadi, seluruhnya memberikan amanah secara aklamasi kepada saya sebagai ketua dan saudara Edy Kurniady sebagai sekretaris,” ujarnya.
Anton menekankan pentingnya peran advokat sebagai salah satu dari empat pilar penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, advokat memiliki posisi strategis dalam memastikan tegaknya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti kepemimpinan DPP KAI di bawah Ketua Umum Hj. Jamaliah Sahnun Lubis dengan Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai Dewan Pengawas. Di bawah kepemimpinan tersebut, DPP KAI telah menjalin berbagai nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara.
“Kami berharap di tingkat daerah, DPD KAI NTB juga dapat melakukan langkah serupa dengan menjalin kerja sama melalui MoU bersama pemerintah daerah serta institusi penegak hukum lainnya,” katanya.
Kerja sama tersebut, lanjut Anton, mencakup Pemerintah Provinsi NTB, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, hingga Pengadilan Tinggi NTB. Sinergi lintas lembaga ini dinilai penting untuk memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dengan kepemimpinan baru ini, DPD KAI NTB diharapkan mampu menjadi organisasi advokat yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Editor : Akbar Sirinawa