LombokPost - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB segera membuka proses seleksi terbuka, untuk mengisi posisi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong.
“Sedang dipersiapkan oleh teman-teman BKD,” tegas Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Khalik.
Jabatan kososng itu terdiri dari dirut dan tiga wakil direktur RSUD NTB, kepala Dinas PUPR dan Perkim NTB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Dinas Kebudayaan NTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Dinas LHK NTB, serta Biro Umum dan Adpim Setda NTB.
Khalik menegaskan pejabat yang sebelumnya telah didemosi, atau turun jabatan dari eselon II ke eselon III, belum bisa mengikuti seleksi terbuka pada periode ini.
Mereka baru akan dievaluasi kinerja, komitmen, dan loyalitasnya terhadap masyarakat dalam satu tahun mendatang. “Jadi nanti satu tahun berikutnya insya Allah, jadi mereka harus fokus pada tugas yang sedang dijalankan sekarang ini,” tegas Khalik.
Dia mengingatkan, pejabat yang di demosi, tetap diberikan kesempatan, tanpa sanksi non-job, sehingga peluang karir mereka tetap terbuka.
“Tetap dibuka peluang sebesar-besarnya kepada mereka untuk mengikuti seleksi eselon II pada priode berikutnya,” ujar mantan staf ahli gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan tersebut.
Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, kepala daerah mencari figur baru yang tepat. Yang mampu merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan program, membina ASN, serta lainnya yang ditujukan untuk menyukseskan visi NTB Makmur Mendunia.
Sehingga diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan hal itu.
“Pemprov akan cari orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan, dan kebaruan untuk bisa memimpin OPD hasil SOTK baru ini,” tandasnya.
Dengan persiapan seleksi pejabat yang matang dan berbasis kompetensi, Pemprov NTB menargetkan pengisian pimpinan OPD berjalan transparan dan profesional. Sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih optimal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan penempatan pejabat dilakukan secara objektif. Ia menyebut hanya ada tiga indikator utama yang menjadi dasar penilaian, yakni loyalitas terhadap visi-misi, komitmen, dan kinerja. “Tidak ada yang personal bagi kami,” katanya.
Editor : Marthadi