LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menandai awal tahun ini, dengan rotasi dan mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemprov NTB.
Namun, perhatian publik tertuju pada sosok Nunung Triningsih yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) NTB.
Nunung menjadi perempuan pertama di Bumi Gora yang mengemban amanah tersebut di tingkat provinsi, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB.
Pergeseran ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov NTB terhadap kesetaraan gender dalam birokrasi.
Ia mengaku, sebelumnya ia tidak pernah membayangkan akan digeser Gubernur Iqbal menjadi Kasat Pol PP NTB. Namun, dalam proses Job Fit yang berlangsung pada 29 — 30 Desember 2025 lalu, Nunung menjelaskan capaian di Dinsos NTB yang notabene bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Passion saya adalah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kemasyarakatan, itu yang saya sampaikan ke penguji,” ujarnya, pada Lombok Post Senin (12/1).
Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan yang ia tempuh di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang kini menjadi IPDN, Nunung fokus pada bidang keuangan.
Dan setelah lulus, dan terjun langsung meniti karier, pengalaman panjangnya mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi membuatnya menemukan kenyamanan dalam pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Saya merasa bahagia menjalani pekerjaan seperti ini, saya justru merasa tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,” kata dia.
satpol ppBaca Juga: Sisir Kabupaten dan Kota Bima, Satpol PP NTB Melalui Tim Satgas BKC NTB Perketat Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal
Sehingga Nunung melihat tidak ada perbedaan yang signifikan atau istimewa ketika dirinya sebagai perempuan, diamanahkan sebagai Kasat Pol PP NTB.
Dirinya memahami respons publik terhadap keputusan Gubernur Iqbal. Dalam pandangannya, ini adalah hal yang unik bahkan menarik, karena selama ini posisi tersebut hanya mampu dilakukan oleh laki-laki.
Dalam pandangan Nunung, saat ini laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan ditempatkan berdasarkan kompetensinya. Menurutnya, gender bukanlah faktor pembeda dalam menjalankan tugas profesional.
Bahkan di tingkat kabupaten seperti Lombok Barat dan Lombok Timur, senior-senior perempuan sudah pernah menempati posisi serupa.
Yang membedakan hanyalah kodrat biologis, seperti hamil atau menstruasi, namun secara profesionalisme kerja, perannya tetap sama di lingkup ASN.
“Pak Gubernur menempatkan seseorang tanpa melihat jenis kelamin, tetapi lebih kepada kapasitas dan kapabilitas. Jadi, penempatan saya di jabatan ini pun atas pertimbangan itu,” tegas Nunung.
Tentang arahan khusus dari Gubernur Iqbal, Nunung menyebutnya sederhana tapi jelas, semua pejabat diminta bekerja dengan baik dan terus meningkatkan performa, termasuk di lingkungan Satpol PP.
“Tugas kita di Satpol PP tidak jauh berbeda dengan saat saya di Dinsos. Misalnya, turun ke lapangan untuk sosialisasi, penegakan aturan terkait rokok ilegal, dan kegiatan serupa lainnya,” ujarnya.
Meski tegas dalam penegakan aturan, Nunung ingin membawa wajah humanis. Program utama yang ingin diterapkan adalah membangun Satpol PP NTB yang lebih inklusif.
Pendekatan yang humanis ini penting agar Sat Pol PP NTB bisa membedakan cara menangani kelompok rentan dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Harus ada perlakuan khusus, terutama saat di lapangan menghadapi situasi tertentu. “Harus bisa membedakan, mana saat menghadapi kelompok rentang, dan sebaliknya, ini yang ingin saya terapkan ke depan,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan hak pribadi.
Editor : Marthadi