Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Pemprov NTB Siapkan BTT untuk Percepatan Pemulihan Dampak Banjir di Lombok Tengah dan Lombok Barat

Yuyun Kutari • Kamis, 15 Januari 2026 | 09:35 WIB
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal, memberikan bantuan  langsung kondisi korban banjir di Desa Kabul, Lombok Tengah, Rabu (14/1).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal, memberikan bantuan langsung kondisi korban banjir di Desa Kabul, Lombok Tengah, Rabu (14/1).

LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat memastikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi berlangsung terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Usai meninjau lokasi banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, serta Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Gubernur Iqbal langsung memimpin rapat terbatas hingga malam hari di ruang kerjanya, Rabu (14/1), untuk mempercepat upaya pemulihan, khususnya pada kerusakan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan rapat tersebut dihadiri Plh Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal, Plt Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB sekaligus Inspektur NTB Budi Herman, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Kepala Dinas ESDM NTB Samsuddin, dan Kepala BKAD NTB Nursalim.

Baca Juga: Gubernur NTB Turun ke Lokasi Banjir Lombok Tengah, Janji Bangunkan Rumah Layak dan Beasiswa Anak Korban

Dalam arahannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani dampak bencana.

“Bapak gubernur menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh lambat dan harus dilakukan secara terukur. Seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terdampak agar langkah penanganan di lapangan berjalan seirama,” bebernya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal memerintahkan BPBD NTB segera melakukan pendataan menyeluruh dan kajian teknis, sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat.

Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta, untuk segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi.

Sementara itu, daerah yang belum memiliki SK siaga dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak terhambat oleh aspek administratif.

Khalik mengatakan penetapan status tanggap darurat menjadi kunci dalam memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama untuk menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran air, serta penguatan tebing sungai.

“Dengan status tanggap darurat, penggunaan BTT bisa lebih cepat dan efektif. Ini penting agar pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik bisa segera dilakukan melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” jelas dia.

Baca Juga: Malam Mencekam di Praya Barat Daya, Dua Desa Dikepung Banjir

Rapat tersebut juga memastikan kesiapan BTT untuk mendukung penanganan dampak bencana, tidak hanya di Pulau Lombok tetapi juga di Pulau Sumbawa.

Gubernur Iqbal, kata Khalik, secara khusus memberi perhatian terhadap potensi dan kejadian bencana di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin diminta untuk terus mencermati, setiap perkembangan di lapangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.

Untuk memperkuat sistem pelaporan dan respons cepat, Gubernur Iqbal mengarahkan agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal, termasuk Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, serta berbagai komunitas kebencanaan yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Pelaporan dari lapangan harus cepat dan akurat. Karena itu, seluruh potensi relawan harus digerakkan agar pemerintah bisa segera mengambil langkah yang dibutuhkan,” terang Khalik.

Baca Juga: Delapan Desa di Sekotong Terendam Banjir, Air Capai Atap Rumah Warga

Dalam jangka pendek, fokus penanganan diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB telah mengirimkan alat berat untuk pembersihan sedimentasi pada Senin malam (12/1). Alat berat tersebut kini telah tiba di Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong, dan siap dioperasikan.

Sementara itu, terkait kondisi di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Gubernur Iqbal juga meminta Dinas ESDM NTB menyusun kajian terkait perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal.

“Pak Gubernur berpesan, normalisasi sungai harus dilakukan dengan cepat, tetapi tetap memperhatikan aspek legal dan lingkungan. Dengan pola pemanfaatan material yang tertib, kita juga bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat,” tandasnya.

Editor : Jelo Sangaji
#pulau sumbawa #Lombok Tengah #tim reaksi cepat #Lombok Barat #Gubernur NTB #normalisasi aliran sungai #Bencana hidrometeorologi #Gubernur Iqbal #Banjir #Bencana #tanggap darurat