Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Tuna NTB Tembus Pasar Amerika! Ekspor 480 Ton Produk Olahan di 2025, Kadislutkan Muslim Desak Pusat Evaluasi Aturan Wilayah Tangkap!

Nurul Hidayati • Senin, 19 Januari 2026 | 22:39 WIB
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., menerima audiensi dari Direktur PT High Point Fisheries guna membahas capaian serta tantangan industri perikanan tuna
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., menerima audiensi dari Direktur PT High Point Fisheries guna membahas capaian serta tantangan industri perikanan tuna

LombokPost - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., menerima audiensi dari Direktur PT High Point Fisheries guna membahas capaian serta tantangan industri perikanan tuna di Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2025.

​Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa komoditas tuna NTB memiliki peran strategis di pasar internasional, khususnya Amerika Serikat.

​Rapor Hijau Ekspor Tuna 2025

​PT High Point Fisheries melaporkan capaian signifikan dalam mendukung rantai pasok tuna global.

​Tuna Olahan: Sebanyak 480 Ton berhasil diekspor langsung ke Amerika Serikat.

​Tuna Gelondongan: Sebanyak 200 Ton dikirim untuk mendukung operasional PT Primo (Perusahaan Amerika) yang berbasis di Benoa, Bali.

​Kendala Regulasi: "Satu Kapal, Satu Zona" Menjadi Hambatan

​Meskipun pasar terbuka lebar, produksi tangkapan di WPP 573 (Samudera Hindia sebelah selatan NTB) dilaporkan menurun. Dua kendala utama yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha adalah

​Pembatasan Zona Tangkap: Regulasi pusat hanya mengizinkan satu zona WPP per kapal.

Padahal, NTB memiliki dua zona potensial yang berdekatan, yaitu WPP 573 dan WPP 713 (Laut Flores/Selat Makassar). Pelaku usaha berharap kapal izin pusat bisa menambah akses ke kedua wilayah tersebut.

​Polemik Biaya VMS: Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal daerah yang bermigrasi ke izin pusat dinilai sangat memberatkan nelayan karena biaya tambahan yang tinggi.

Komitmen Pemprov NTB untuk Ekonomi Nasional

​Kadis Lutkan NTB, Muslim, menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menyuarakan kegelisahan pelaku usaha ini ke pemerintah pusat dalam berbagai rapat koordinasi.

​"Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen hanya bisa terwujud jika kegiatan usaha perikanan kita produktif, efektif, dan efisien. Kami berkomitmen mendorong iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di NTB," tegas Muslim.

​Pemerintah Provinsi NTB berharap adanya relaksasi aturan dari pusat agar potensi besar di dua WPP yang mengapit NTB dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan devisa negara.

Editor : Redaksi Lombok Post
#tuna #ikan #amerika #ekspor #NTB