LombokPost - Pemprov NTB mengajak berbagai kalangan berkolaborasi membantu masyarakat yang terdampak banjir. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal.
Pemprov NTB sangat menyadari keterbatasan anggaran dalam penanganan dampak banjir, sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.
“Kami sudah mengundang stakeholder kita, para mitra yang kita akan ajak untuk mendukung, membantu pemerintah untuk mengurangi beban dari masyarakat yang terdampak banjir,” jelasnya.
Sejumlah lembaga dan institusi yang diajak berkolaborasi antara lain, Bank Indonesia (BI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan tak ketinggalan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
“Ya karena pemerintah tentu tidak cukup, bukan saja tidak cukup, kita butuh mereka untuk membantu kita mengurangi beban,” tegas dia.
Pemprov NTB dan para mitra telah membangun komitmen bersama, untuk segera memberikan dukungan kepada warga terdampak. Bantuan yang diberikan bersifat sukarela melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan posisinya berada di luar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov NTB.
“Semampu mereka. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD NTB periode 1 hingga 18 Januari, 9.349 jiwa terdampak langsung akibat rangkaian bencana di sejumlah wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengungkapkan dari jumlah tersebut, satu orang meninggal dunia dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.
Bencana juga berdampak signifikan terhadap infrastruktur publik. “Tujuh fasilitas pendidikan dan tiga fasilitas kesehatan yang terendam banjir. Serta kerusakan pada sarana vital seperti jembatan dan ruas jalan,” jelas dia.
Dalam upaya pemulihan fisik, Dinas PUPR dan Perkim NTB telah memobilisasi alat berat ke wilayah Sekotong, Lombok Barat. Di sana dilakukan pembersihan lumpur pascabanjir.
Dinas PUPR dan Perkim NTB juga mengusulkan penggunaan dana BTT guna mendukung operasional alat berat di lokasi terdampak. Perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama, khususnya pada jalan provinsi ruas Mawun–Selong Belanak.
Dinas PUPR dan Perkim NTB tengah melakukan penghitungan estimasi kebutuhan anggaran perbaikan jalan di sejumlah wilayah lainnya. Seperti Kecamatan Plampang dan Batu Bangka di Sumbawa, Lendang Nangka di Lombok Timur, Sekotong di Lombok Barat, serta Seteling di Lombok Tengah.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara 1 telah melakukan pengerukan sedimen di Dusun Aik Mual, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong. “Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan,” kata Sadimin.
Dari sisi kesehatan dan keselamatan masyarakat, Palang Merah Indonesia (PMI) secara rutin melakukan distribusi air bersih di wilayah Lombok Barat, serta menyiagakan relawan untuk mendukung respons darurat.
Dikes NTB juga menyoroti keterbatasan logistik kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Serta berharap adanya dukungan operasional guna memperlancar distribusi layanan kesehatan di lokasi terdampak.
Di sisi lain, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mengusulkan pengadaan perahu karet untuk setiap desa yang berpotensi terdampak banjir.
“Usulan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri lebih cepat sebelum tim SAR tiba di lokasi kejadian,” pungkas Sadimin.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) difokuskan untuk penanganan bencana. Saat ini, anggaran BTT yang tersedia di APBD 2026 sebesar Rp 16 miliar.
BTT belum bisa dicairkan, karena masih menunggu penetapan status darurat bencana dari kabupaten dan kota. Setelahnya Pemprov NTB barus bisa menindaklanjuti. “Kita menunggu dari Kabupaten Bima,” tegasnya.
Adapun besaran dana BTT yang akan dicairkan belum bersifat final karena masih bergantung pada hasil analisis dan asesmen kebutuhan di lapangan.
“Kita harus melakukan assessment mengenai kerusakannya, ini mana yang mau diprioritaskan. Kalau semua tidak mungkin. Mana yang paling esensial dalam rangka mengaktifkan kembali perekonomian warga,” tegas gubernur.
Editor : Redaksi Lombok Post