Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Destinasi Wisata Prioritas Gili Trawangan Dikepung Sampah, DPR RI Kritik Lambannya Penanganan

Yuyun Kutari • Kamis, 22 Januari 2026 | 06:47 WIB
Turis mancanegara mengabadikan momen dengan berswafoto, berlatar keindahan laut Gili Trawangan beberapa waktu lalu.
Turis mancanegara mengabadikan momen dengan berswafoto, berlatar keindahan laut Gili Trawangan beberapa waktu lalu.

LombokPost - Persoalan sampah di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, kembali menjadi sorotan serius di tingkat nasional. 

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan jajarannya yang disiarkan melalui TVR Parlemen, Rabu (21/1). 

Gili Trawangan yang berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dinilai menghadapi ancaman serius, terhadap citra pariwisata akibat persoalan pengelolaan sampah yang tak kunjung tuntas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty secara tegas mengungkapkan keprihatinannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Lombok, khususnya ke destinasi wisata unggulan Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. 

"Saya baru kembali dari Lombok, Bu Menteri. Salah satu destinasi prioritas Bu Menteri ke depan itu Bu Menteri. Saya ke Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno," terangnya. 

Dia menyebut persoalan utama yang ditemui di tiga gili tersebut adalah penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. 

Politisi PDI Perjuangan ini bahkan mengaku telah mendatangi langsung lokasi penimbunan sampah di Gili Trawangan dan berdialog dengan kepala desa setempat.

"Masalah di Gili itu adalah sampah. Saya sampai pergi, Bu Menteri, ke tempat penimbunan sampah itu, terus saya bicara sama kepala desa, Bu Menteri," tegasnya.

Dari hasil penelusurannya, diketahui bahwa sebenarnya sudah ada investor yang berminat masuk untuk mengelola sampah di tiga pulau tersebut. 

Namun hingga kini, investasi tersebut mandek, belum juga terealisasi akibat ketidakjelasan regulasi dan perizinan.

"Ada investor yang masuk, mau masuk untuk mengelola sampah di tiga pulau itu. Saya juga gak ngerti nih aturan kita di Bu Menteri, terus terang aja, udah ada investor itu gak juga dikasih gitu loh Bu Menteri. Untuk mengelola itu gitu," bebernya.

Kondisi di lapangan, lanjut Evita, sangat memprihatinkan dan berpotensi merusak citra pariwisata Indonesia di mata dunia. 

Ia menggambarkan tumpukan sampah yang tidak hanya mencemari lingkungan, dan mengganggu keindahan Gili Trawangan, tetapi mirisnya sampah yang ada malah dikonsumsi oleh satwa yang ada di kawasan tersebut.

"Itu benar-benar sapi makan sampah. Sampai rusa pun ada di situ udah makan sampah. Jadi ini image yang sangat buruk bagi pariwisata kita," ujar Evita.

Atas kondisi tersebut, Evita meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk turun langsung ke lapangan guna melihat secara nyata situasi di Gili Trawangan dan pulau-pulau sekitarnya. 

"Jadi ini mungkin bisa Ibu tugasi orang-orang untuk datang ke sana dan melihat sendiri betapa menumpuknya sampah itu di Gili Trawangan," jelasnya.

Ia juga mendorong adanya pemetaan menyeluruh terhadap persoalan sampah di destinasi pariwisata nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian agar penanganan sampah di kawasan wisata prioritas dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, tanpa penanganan serius dan cepat, persoalan sampah tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menggerus daya saing pariwisata nasional, khususnya di kawasan-kawasan strategis seperti Gili Trawangan.

"Nah saya ingin dengan pemetaan daripada pariwisata, destinasi pariwisata yang ada, mungkin bisa dicek juga nih penumpukan sampahnya itu seperti apa, dan koordinasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan kementerian-kementerian yang ada," pungkasnya.

Editor : Akbar Sirinawa
#imvestor #pengelolaan sampah #sampah #pdi perjuangan #Gili Trawangan #menteri pariwisata #komisi vii dpr ri #dpr ri #pariwasata #kementerian pariwisata #Lombok Utara