LombokPost--Kabupaten Dompu sejak beberapa tahun terakhir telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan tebu nasional.
Di atas kertas, kebijakan ini menjanjikan peluang ekonomi baru bagi desa-desa agraris di Pulau Sumbawa. Namun di lapangan, tebu masih belum sepenuhnya menjadi pilihan utama petani.
Baiq Farida--Mataram
Faktor biaya, risiko, hingga kelembagaan desa ternyata masih menjadi penentu apakah komoditas tebu ini benar-benar layak dikembangkan secara berkelanjutan.
Menurut Associate Professor Universitas Mataram, Dr H Iwan Harsono dari sudut pandang ekonomi wilayah, kelayakan pengembangan tebu di Kabupaten Dompu dan sekitarnya sangat ditentukan oleh akses pasar dan biaya transportasi.
Dua faktor ini dinilai jauh lebih menentukan dibandingkan tenaga kerja dan topografi.
“Dompu memang sudah masuk peta pengembangan tebu nasional. Tapi kepastian pasar itu baru benar-benar bermakna jika rantai pasoknya efisien. Kedekatan dengan pabrik gula dan biaya angkut menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menilai, tingginya biaya transportasi di Pulau Sumbawa membuat margin keuntungan tebu mudah tergerus, terutama jika produktivitas lahan tidak optimal.
Kondisi ini berbeda dengan jagung yang lebih fleksibel dari sisi distribusi dan waktu panen.
Dari sisi tenaga kerja, Dompu sebenarnya relatif tidak bermasalah.
Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor pertanian menyediakan tenaga kerja agraris yang seharusnya mencukupi.
Namun preferensi petani tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja.
“Petani Dompu rasional. Mereka mempertimbangkan kecepatan perputaran modal dan risiko. Jagung sudah dikenal, risikonya dipahami, dan hasilnya cepat,” jelasnya.
Sementara itu, topografi Dompu yang bervariasi—dari dataran hingga tanah bergelombang—sebenarnya cukup sesuai untuk tebu.
Namun variasi kemiringan lahan dan ketersediaan air membuat biaya produksi menjadi tidak seragam antarwilayah desa.
Dalam konteks inilah, peran kepala desa menjadi sangat strategis.
Kepala desa dinilai memiliki pengetahuan mikro yang tidak tertangkap dalam data statistik, mulai dari kondisi tanah, akses air, hingga profil tenaga kerja di desanya.
“Pengetahuan kepala desa sering kali lebih akurat untuk menilai apakah tebu layak di satu desa, atau justru kalah bersaing dengan komoditas lain,” katanya.
Minat petani terhadap tebu, lanjut Iwan, tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan normatif.
Insentif ekonomi harus menjawab persoalan utama petani: risiko harga, kepastian pendapatan, dan tingginya biaya awal produksi.
Jaminan harga dasar dinilai sebagai instrumen paling penting, mengingat ketergantungan petani pada pabrik gula.
Ketidakjelasan harga dan rendemen sering kali membuat petani kembali ke komoditas yang dianggap lebih aman.
Selain itu, skema bagi hasil yang transparan dan adil juga menjadi faktor kunci. Banyak kepala desa di Dompu juga berstatus sebagai petani.
Ketika mereka merasakan langsung manfaat ekonomi yang proporsional, peran kepala desa sebagai agen promosi menjadi jauh lebih efektif.
Dari sisi kelembagaan, model kemitraan inti-plasma yang dikombinasikan dengan penguatan koperasi desa dinilai paling realistis diterapkan di Dompu.
Skema ini memungkinkan pabrik gula menyediakan input dan jaminan pasar, sementara petani fokus pada produksi.
Namun agar nilai tambah tidak sepenuhnya tersedot ke hilir, koperasi desa perlu diperkuat. Koperasi dapat berperan dalam distribusi input, pengangkutan, hingga pengelolaan pascapanen.
“Kepala desa bukan sekadar administrator, tetapi penggerak ekonomi lokal. Jika koperasi dikelola transparan, nilai tambah bisa kembali ke desa,” tegasnya.
Soal infrastruktur, jalan usaha tani juga disebut sebagai faktor paling menentukan daya saing tebu di Dompu.
Kondisi jalan yang belum memadai di sejumlah sentra produksi membuat biaya logistik menjadi tinggi.
Fasilitas pengumpulan hasil berada di urutan berikutnya.
Mengingat tebu merupakan komoditas ber-volume besar, titik konsolidasi lokal dinilai mampu menekan biaya angkut dan menjaga kualitas bahan baku.
Irigasi tetap penting, meski dampaknya lebih terasa dalam jangka menengah.
Kepala desa dianjurkan lebih didorong aktif memperjuangkan kebutuhan infrastruktur ini melalui musrenbang desa hingga kabupaten, dengan menyajikan data konkret kondisi lapangan.
Untuk jangka menengah, pendekatan ekonomi berbasis klaster dinilai relevan.
Kepala desa dapat mendorong tumbuhnya usaha pendukung, seperti penyewaan alat pertanian, jasa angkut, hingga tenaga kerja terampil khusus tebu.
“Selama petani masih bekerja sendiri-sendiri, biaya per unit akan tetap tinggi. Klaster membuat efisiensi meningkat dan posisi tawar lebih kuat,” ujarnya.
Penguatan kelompok tani dan koperasi juga menjadi strategi pemasaran penting agar penjualan dilakukan secara kolektif, bukan individual.
Dengan volume dan kualitas terjaga, posisi tawar petani terhadap pabrik gula menjadi lebih seimbang.
Meski secara ekonomi tebu dinilai layak, dampak sosial tetap perlu dicermati.
Konversi lahan berlebihan berpotensi mengganggu ketahanan pangan lokal jika tidak direncanakan dengan baik.
Pengukuran dampak ekonomi-sosial, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga tani, menjadi penting sebagai dasar kebijakan berbasis data.
“Dengan data yang jelas, kepala desa bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengembangan tebu bukan sekadar proyek, tetapi strategi ekonomi desa yang terukur,” pungkasnya.
Dengan peran kepala desa yang kuat, dukungan infrastruktur memadai, serta insentif ekonomi yang jelas, tebu di Dompu berpeluang menjadi lebih dari sekadar komoditas program—melainkan motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. (bersambung)
Editor : Kimda Farida