LombokPost – DPRD NTB mendorong pemprov untuk serius menindaklanjuti mega proyek jalan nasional port to port dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Oleh karena itu dewan mendukung penuh agar proyek infrastruktur itu mulai dianggarkan di APBD 2026.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco mengatakan sudah ada anggaran port to port di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB. Nominalnya mencapai Rp 22 miliar.
Peruntukkannya terdiri dari Rp 2 miliar untuk studi AMDAL, serta masing-masing Rp 10 miliar untuk Detail Engineering Design (DED) dan pembebasan lahan.
"Anggaran port to port sudah masuk. Baru bisa kita anggarkan Rp 22 miliar tahun ini," kata Konco, sapaan karib Hasbullah Muis Konco, Jumat (23/1).
Disampaikan, nilai anggaran itu memang terbilang kecil untuk total kebutuhan jalan port to port Lembar-Kayangan yang mencapai sekitar Rp 3 triliun lebih.
Tapi menurutnya, pemprov perlu menunjukkan keseriusan dengan mulai terlebih dahulu menganggarkan sebagian kebutuhan.
"Anggaran pusat memang belum dapat informasi. Tapi biasanya kalau pemda sudah menyiapkan maka akan segera disusul oleh pemerintah pusat," ujar Konco.
Termasuk untuk pembebasan lahan. Anggaran Rp 10 milyar yang disiapkan di APBD tahun ini terbilang masih kecil.
Karena dibutuhkan banyak sekali pembebasan lahan. Rencana pembebasan lahan yang akan dilalui port to port akan dimulai dari wilayah Lombok Barat dulu. "Pembebasan lahan juga kita lakukan bertahap," paparnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto optimistis jalan bypass Lembar-Kayangan bisa terealisasi.
DPRD bersama eksekutif sudah beberapa kali menggelar rapat kerja konsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Hasil dari rapat kerja dengan Kementerian PU sangat positif. Intinya, port to port ini sudah ada lampu hijau. Makanya kita dukung pemprov untuk mulai dulu," kata Sudirsah.
Dengan mulai dianggarkan dalam APBD tahun ini, mega proyek por to port diharapkan bisa berjalan sesuai harapan.
Sebab dari schedule yang ditetapkan, memang proyek ini tahapannya mulai dari 2026. Dan pekerjaan fisik diharapkan bisa tuntas sampai 2029.
"Secara bertahap ini dilakukan. Pemprov kita harapkan aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya daerah yang dilalui, yaitu Pemkab Lobar, Pemkab Loteng dan Pemkab Lotim," papar Sudirsah.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Syamsul Fikri menambahkan proyek infrastruktur bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di jalur lama Mataram-Kayangan.
Saat ini, jalan nasional Mataram-Kayangan semakin memperihatinkan. Jelas jalan sudah tidak mampu lagi menampung volume kendaraan yang semakin padat. Jalannya bertambah macet. Belum lagi kondisi infrastruktur banyak yang bergelombang dan rusak di sana sini.
"Ini karena Mataram-Kayangan sudah tidak mampu lagi menampung volume kendaraan," ungkapnya.
Karena jalan yang bertambah macet sangat berpengaruh terhadap waktu tempuh yang cukup lama. Selain ada kerusakan jalan juga karena lalu lintas yang padat.
Nah, agar jalan Mataram-Kayangan tidak tambah rusak dan macet, dibutuhkan jalan baru untuk mengurai kepadatan. "Akses ini menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar mobilitas," ujar Fikri.
Di sisi lain, keberadaan infrastruktur baru juga bisa memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di jalur yang dilintasi.
Selain angkutan orang, jalan ini juga akan dirancang sebagai jalur logistik. Jalan bypass Lembar-Kayangan akan memangkas jarak dan waktu.
"Tentu kami di DPRD sangat mendukung. Dengan adanya bypass yang menghubungkan port to port ini akan mengurai kemacetan dan membuka pusat perekonomian baru," tandas politikus Demokrat itu.
Editor : Redaksi Lombok Post