LombokPost - Peringatan keras dikeluarkan bagi para pelaku usaha pangan di Nusa Tenggara Barat.
Satuan Tugas (Satgas) Pangan NTB menegaskan tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum terhadap oknum yang nekat menjual kebutuhan pokok di atas harga resmi pemerintah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.
Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. FX Endriadi, S.I.K., saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional di Lapangan Banteng, Kecamatan Lingsar, Jumat (13/2/2026).
Instruksi Langsung dari Menteri Pertanian
Dalam kegiatan yang juga terhubung secara virtual dengan Menteri Pertanian RI tersebut, ditekankan bahwa pengawasan distribusi pangan harus diperketat di seluruh Indonesia.
Satgas Pangan diminta menjadi garda terdepan dalam menjaga dompet rakyat dari spekulan.
"Bapak Menteri menekankan agar kita tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas jika ada pelaku usaha yang menjual komoditas di atas ketentuan (HET/HAP/HPP)," ungkap Kombes Pol. FX Endriadi di sela-sela peninjauan pasar murah.
Langkah Preventif: Bina, Awasi, Tindak!
Kombes Pol. FX Endriadi menjelaskan bahwa strategi Satgas Pangan NTB saat ini mencakup tiga pilar utama untuk menjaga stabilitas.
Pembinaan: Memberikan edukasi kepada pedagang dan distributor.
Pengawasan: Memantau rantai distribusi dari hulu ke hilir.
Penindakan: Langkah hukum terakhir bagi mereka yang sengaja melanggar aturan harga.
"Intinya, Satgas Saber harus terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan sebagai upaya preventif dan antisipasi pelanggaran," tegasnya.
Gerakan Pangan Murah: Solusi Belanja Hemat Masyarakat
Selain pengawasan ketat, pemerintah juga mengguyur pasar dengan komoditas murah melalui program GPM.
Sinergi antara Polda NTB, Perum Bulog, Bank Indonesia, dan jajaran Pemprov NTB ini bertujuan memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok penting (bapokting) dengan harga terjangkau.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas stok dan mutu pangan.
Dengan pengawasan yang makin "galak" dari pihak kepolisian, diharapkan stabilitas pangan di NTB tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menyambut momentum Ramadan dan Idulfitri dengan tenang.
Editor : Kimda Farida