LombokPost - Ketua Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada Just Energy Transition (JET) NTB, Bq Dewi Anjani, menekankan bahwa transisi energi di Indonesia harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang inklusif.
Menurutnya, kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek, melainkan harus menjadi subjek yang mengontrol kebijakan energi yang berdampak pada hidup mereka.
Dalam berbagai forum diskusi terkait transisi energi berkeadilan, Fahrunnisa konsisten mendorong internalisasi prinsip GEDSI.
Ia menyoroti bahwa sektor energi yang secara tradisional didominasi laki-laki (maskulin) seringkali mengabaikan perspektif perempuan dan kelompok marjinal lainnya.
"Diperlukan upaya inklusif yang diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) yang tepat agar forum pengambilan keputusan benar-benar merepresentasikan kelompok rentan secara bermakna," ungkapnya dalam sebuah kesempatan diskusi kebijakan energi.
Tantangan Kelompok Rentan di NTB Sebagai peneliti, Fahrunnisa mencermati pola ketidakadilan yang sering muncul, seperti minimnya partisipasi publik yang bermakna serta dampak sosial-ekonomi dari proyek energi yang tidak proporsional bagi perempuan.
Baca Juga: Prabowo Turun ke Pengungsian Banjir Langkat, Janji Air Bersih dan Prioritas Kelompok Rentan
Ia mencontohkan bagaimana hilangnya mata pencaharian tradisional akibat proyek energi dapat memaksa perempuan menanggung beban ganda atau bahkan terpaksa merantau demi ekonomi keluarga.
Melalui Pokja Riset GEDSI JET NTB, Fahrunnisa bersama timnya aktif memberikan rekomendasi strategis.
Akses dan Kontrol: Memastikan kelompok rentan memiliki suara dalam forum pengambilan keputusan agar tidak sekadar menjadi penerima manfaat.
Keadilan Ekonomi: Mendorong perusahaan energi untuk menyediakan kuota pekerjaan bagi perempuan dan penyandang disabilitas serta fasilitas pendukung seperti day care.
Mitigasi Dampak: Memastikan adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas (seperti tuna netra) dan sistem pemulihan (remedial) yang sepadan bagi masyarakat terdampak.
Dorongan Regulasi Fahrunnisa juga mendesak adanya penguatan regulasi di tingkat daerah, seperti integrasi isu transisi energi ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak.
Hal ini penting agar strategi transisi energi selaras dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Sebagai akademisi dari Universitas Teknologi Sumbawa, kiprah Fahrunnisa diharapkan dapat membangun ekosistem transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan secara teknis, tetapi juga adil secara sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya.
Editor : Kimda Farida