LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dengan mengikuti Kegiatan Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis Layanan Perseroan Perorangan yang diselenggarakan di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada Rabu (4/3).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan teknis penggunaan Aplikasi AHU Online dalam rangka optimalisasi layanan pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia.
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Puri Adriatik Chasanova, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, beserta para Direktur di lingkungan Ditjen AHU, serta para Operator Layanan AHU Online dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bank Negara Indonesia (BNI).
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan penyelarasan kebijakan dan ekosistem usaha, meningkatkan kemahiran teknis penggunaan aplikasi, serta menyeragamkan standar layanan Perseroan Perorangan secara nasional.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, saat membuka acara secara resmi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengakselerasi ekonomi nasional.
Ditjen AHU menargetkan 80.000 pendaftaran Perseroan Perorangan pada tahun 2026, dengan target jangka pendek sebanyak 8.000 pendaftaran pada April 2026.
"Pada April 2026 akan diluncurkan transformasi digital layanan melalui aplikasi AHU Online yang terbaru. Dalam sistem tersebut, format sertifikat lama akan dihapus dan digantikan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Surat Penerimaan Pemberitahuan (SP) yang lebih standar dan akuntabel. Hal ini guna meningkatkan profesionalisme dan keseragaman layanan secara nasional," ujar Widodo.
Widodo juga menyoroti kendala yang masih dirasakan masyarakat, khususnya kekhawatiran pelaku usaha dari kalangan rentan yang takut kehilangan hak bantuan sosial setelah mendirikan Perseroan Perorangan.
Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat dirumuskan mekanisme bersama dengan Kementerian Sosial agar pemilik Perseroan Perorangan yang berasal dari warga rentan tetap memperoleh haknya melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, kegiatan ini juga membahas peluang integrasi layanan fiskal melalui sistem Coretax dan NPWP dari Ditjen Pajak, serta kemudahan akses perbankan melalui rekening bisnis dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI.
Sesi materi diawali oleh Endah Nur Wedayanti dari Kementerian Sosial yang memaparkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam pengelolaan data bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Selanjutnya, Christina Agustin, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha Kementerian UMKM, menyampaikan materi mengenai formalitas usaha dan program pembinaan UMKM bagi Perseroan Perorangan, termasuk arah kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan nasional.
Materi berikutnya disampaikan oleh Muhadi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait tarif khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM, termasuk penurunan tarif menjadi 0,5 persen serta ketentuan peralihannya.
Sementara itu, Samuel Tobing dari Bank Negara Indonesia memaparkan dukungan BNI dalam pemberdayaan Perseroan Perorangan melalui produk kredit produktif bagi usaha mikro dan kecil.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif yang dipandu oleh moderator.
Baca Juga: Desa Akar-Akar Perluas Layanan Ambulans Gratis, Perkuat Ronda Malam
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum, khususnya dalam mendukung pertumbuhan Perseroan Perorangan sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat di daerah.
Editor : Kimda Farida