LombokPost - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menyoroti sejumlah ketidaksesuaian antara APBD NTB 2026 dengan visi-misi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Menurut riset lembaga ini, alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung sepuluh program unggulan pemerintahan, sehingga menimbulkan risiko gagal tercapainya target pembangunan, kecuali untuk program Desa Berdaya.
“Dengan penurunan ruang fiskal ini, sepuluh program unggulan kita sebagian besar terancam, kecuali program Desa Berdaya,” tegas Ramli selaku Ketua Fitra NTB.
Riset tersebut merinci beberapa program unggulan yang terdampak signifikan, mulai dari NTB Inklusif atau perlindungan sosial sebesar 35,1 persen. Belanja urusan sosial dipangkas 43,2 persen, sementara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkurang 84,25 persen.
NTB Connected atau infrastruktur turun 53,6 persen. Belanja jalan hanya Rp 8,08 miliar untuk satu tahun anggaran, terdiri dari pembangunan jembatan Rp 258 juta dan pemeliharaan jalan serta jembatan sepanjang 1,48 ribu kilometer (km) senilai Rp 7,8 miliar.
Program Iqbal-Dinda yang lain ikut terdampak adalah NTB Sehat dan Cerdas turun 27,7 persen, dengan program Pemenuhan Upaya Kesehatan dipangkas 60,4 persen.
Di sektor Kelautan dan Perikanan atau NTB Agro-Maritim, turun 48,16 persen, ironi bagi provinsi kepulauan dengan agenda agro-maritim yang strategis.
Sementara itu, Program Desa Berdaya menjadi satu-satunya program yang relatif berjalan, anggarannya pada tahun 2026 mencapai Rp 134,96 miliar, atau setara dengan 2,41 persen dari total APBD.
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 0,11 persen dari total APBD.
Rata-rata setiap desa menerima bantuan Rp 300–500 juta. Ramli menilai, program ini mirip dengan program MBG sebelumnya, di mana dana yang terbatas akhirnya dialihkan ke satu program utama.
“Sejauh mana dampaknya terhadap akselerasi penurunan kemiskinan masih harus dicermati,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan terkait pendampingan tata kelola desa. “Belum lagi soal anggaran untuk pendamping, yang hanya tiga orang per desa. Berapa banyak uang yang akan digunakan untuk pendampingan ini, belum jelas,” katanya.
Ramli menekankan perlunya efisiensi belanja yang tidak perlu agar dana bisa dialihkan ke program prioritas yang benar-benar mendukung pemenuhan janji politik.
“Belanja-belanja yang boros harus ditekan. Uang harus dialihkan ke program prioritas agar janji politik bisa berdampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Terpisah, mengenai hal ini, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan tidak semua program pembangunan desa harus mengandalkan APBD.
“Contohnya, kita memperjuangkan optimalisasi lahan untuk meningkatkan produktivitas pangan. Itu kita perjuangkan ke Menteri Pertanian. Dan sebagian besar anggarannya dari Kementerian Pertanian,” ujar Gubernur Iqbal.
Contoh optimalisasi lahan (Oplah) seluas 10.400 hektare di Bumi Gora, berhasil diselesaikan pada 2025, padahal awalnya dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan irigasi baru, dan program itu berjalan dengan baik.
Pendekatan pengelolaan program bukan semata-mata soal besaran anggaran, melainkan efektivitas dan pencapaian hasil. “Yang penting itu selesai programnya,” kata dia.
Kemudian Gubernur Iqbal kembali menunjukkan contoh. Di program NTB Connected, yang bertujuan menambah destinasi penerbangan nasional dan internasional.
Pemprov NTB telah menambah tujuh destinasi nasional baru untuk penerbangan tanpa menggunakan APBD, dan dalam beberapa hari ke depan akan menambahkan dua destinasi internasional, dimulai dengan Darwin, Australia.
Ia menekankan, dengan keterbatasan keuangan daerah, pemerintah berupaya memaksimalkan sumber pendanaan lain. Sehingga yang lebih penting bukanlah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk suatu program, melainkan apakah program tersebut berhasil tercapai.
“Alhamdulillah, target NTB Connected yang seharusnya selesai dalam 3 tahun, bisa kita capai dalam 1 tahun,” jelasnya.
Meski demikian, untuk program Desa Berdaya, APBD tetap menjadi sumber utama karena berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Karena ini terkait dengan pengentasan kemiskinan
“Tidak mungkin kita tidak mengharapkan dana dari APBD. Itulah yang paling fundamental,” ujar pria asal Lombok Tengah tersebut.
Terkait alokasi per desa, Gubernur Iqbal menjelaskan mekanismenya berdasarkan data keluarga miskin ekstrem, menggunakan data statistik dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kemudian melakukan verifikasi serta validasi.
Ia menambahkan, setiap desa berhak mendapat maksimal Rp 500 juta dari intervensi desa. Namun, ada juga intervensi tambahan berdasarkan jumlah keluarga miskin ekstrem, yang bisa melebihi angka tersebut.
“Misalnya di Bima, satu desa mendapat Rp 250 juta karena jumlah keluarga miskin ekstremnya banyak, sedangkan desa lain mungkin hanya Rp 60 juta,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap program Desa Berdaya tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi juga memberikan hasil nyata dalam pengentasan kemiskinan di NTB.
Editor : Pujo Nugroho