LombokPost - Pemprov NTB resmi melangkah ke tahap strategis dalam upaya hilirisasi sektor peternakan, dengan menjalin kerja sama dengan holding BUMN pangan, ID FOOD, untuk pengembangan industri peternakan ayam terintegrasi.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Utama ID FOOD, di Jakarta, pada Senin (9/3).
“Kerja sama ini mencakup penyusunan rencana aksi, studi kelayakan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung,” terang Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Muhammad Riadi, Selasa (10/3).
Hal tersebut untuk mempercepat realisasi proyek yang diproyeksikan bernilai investasi lebih dari Rp 1 triliun tersebut. Ia menegaskan proyek ini bukan sekadar wacana, melainkan sudah berjalan secara ongoing.
"Sebenarnya ini sudah ongoing, kita sudah melakukan groundbreaking pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pada 6 Februari lalu," ujar Riadi.
Menurut Riadi, pihak ID FOOD saat ini tengah menuntaskan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan melalui konsultan independen.
Meski belum diserahkan secara resmi kepada PT Berdikari selaku anak perusahaan ID FOOD, bocoran awal menunjukkan hasil yang sangat positif. “Saya dapat bocoran kalau FS-nya sangat layak,” kata dia.
Pemprov NTB menyiapkan aset daerah di Serading seluas 10 hektare. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah (BMD) tersebut, Riadi mengaku telah bersurat ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB untuk segera melakukan penilaian (appraisal).
“Memang harus segera dilakukan penilaian terhadap aset itu, sehingga kita bisa menetapkan nilai sewanya, karena sebelum dilakukan appraisal, kita tidak bisa melakukan proses sewa-menyewa," jelasnya.
Dalam hal ini, tentu saja Pemprov NTB sangat berhati-hati dalam menyusun durasi kontrak sewa. Mengingat investasi ini bersifat jangka panjang, terutama untuk pembangunan pabrik pakan, durasi sewa direncanakan mencapai 30 tahun atau lebih.
“Kami sedang melihat regulasinya, agar kita tidak melanggar apapun, jadi apakah di 10 atau 5 tahun pertama, kemudian dibunyikan dapat diperpanjang dengan memberikan prioritas kepada perusahaan tersebut. Itu yang nanti kita atur di perjanjian sewa-menyewanya,” bebernya.
Berdasarkan penunjukan dari Danantara, ID FOOD akan mengelola rangkaian ekosistem peternakan ayam yang terintegrasi, di berbagai wilayah NTB.
Baca Juga: Peternakan NTB Bertransformasi, Surplus Terjaga, Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dimulai
Riadi merinci lokasi dan peruntukan investasi, yakni di Serading untuk pembangunan fasilitas Parent Stock (PS) atau indukan ayam untuk menghasilkan ayam final stock.
Berikutnya di Lopok, Sumbawa akan dibangun Rumah Potong Unggas (RPU), lokasi yang sebelumnya telah disurvei. Sementara itu, pabrik pakan yang direncanakan di Dompu, namun belum turun untuk disurvei.
Sedangkan, untuk pengolahan hasil, rencana yang diajukan akan berlokasi di Lombok Tengah. Mengenai investasi ini, ID FOOD tidak mungkin mengerjakan keseluruhannya sendirian, mereka akan membangun kemitraan.
“Misalnya, PT Berdikari sekarang yang ditugaskan untuk PS. Nanti untuk pabrik pakan, siapa yang akan bermitra, itu urusan ID FOOD. Yang jelas, kita fokus menyiapkan kebutuhan dari sisi BMD,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.
“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” terang dia.
Menurutnya, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan yang masih sangat didominasi oleh pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup namun sulit berkembang.
Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri.
Editor : Jelo Sangaji