Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Kursi Kepala Bapenda NTB Kosong, Pemprov Belum Tentukan Mekanisme Pengisian

Yuyun Kutari • Selasa, 17 Maret 2026 | 00:00 WIB

Sejumlah warga memanfaatkan Mobil Samsat Keliling, untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terparkir, di depan kantor Bapenda NTB, beberapa waktu lalu.
Sejumlah warga memanfaatkan Mobil Samsat Keliling, untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terparkir, di depan kantor Bapenda NTB, beberapa waktu lalu.

LombokPost - Kekosongan jabatan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, akan segera dibahas oleh Pemprov NTB, untuk menentukan mekanisme pengisiannya. 

Jabatan tersebut kosong setelah Kepala Bapenda NTB Lalu Herman Mahaputra, meninggal dunia pada Selasa (10/3). Saat ini, Baiq Nelly Yuniarti mengisi kursi pimpinan yang berstatus pelaksana tugas (Plt) kepala Bapenda. 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pihaknya akan terlebih dulu melakukan pembahasan internal terkait langkah yang akan ditempuh untuk mengisi posisi strategis tersebut. “Itu juga akan kami bahas dulu di internal, bagaimana prosesnya,” ujarnya, Senin (16/3).

Hingga kini Pemprov NTB, belum memutuskan apakah pengisian jabatan definitif kepala Bapenda tersebut akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Apakah nanti melalui mekanisme manajemen talenta ASN atau menggunakan skema seleksi lainnya. Sementara saat ini, Pemprov NTB menggelar seleksi terbuka untuk 13 jabatan eselon II. “Kalau yang Bapenda ini belum, belum kita putuskan nanti cara seleksinya,” pungkas Gubernur Iqbal.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan keputusan menunjuk plt kepala Bapenda, memiliki urgensi yang sangat tinggi. Mengingat peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut yang strategis, sehingga posisi pimpinan tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama.

Menurut Khalik, kehadiran sosok pimpinan sangat dibutuhkan untuk menandatangani berbagai dokumen administratif yang bersifat mendesak.

"Penunjukan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran administrasi pemerintahan. Terutama terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan urusan administrasi lainnya," ungkap Khalik.

Dengan penunjukan ini, diharapkan seluruh proses pencairan hak-hak ASN di lingkungan Pemprov NTB serta target pendapatan daerah tetap terjaga secara optimal di tengah suasana duka yang masih menyelimuti jajaran birokrasi NTB.

Editor : Marthadi
#Manajemen Talenta #Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) #pelaksana tugas #badan kepegawaian negara (bkn) #seleksi terbuka #NTB #Pemprov NTB