LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menunjukkan keseriusannya dalam mengejar target nasional pendirian Perseroan Perorangan tahun 2026.
Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam webinar verifikasi komitmen target dan kesiapan operasional sistem AHU Online yang digelar Direktorat Badan Usaha secara virtual, Jumat (27/3).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama jajaran bidang Administrasi Hukum Umum.
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan.
Secara nasional, hingga Februari 2026 tercatat lebih dari 308 ribu pendirian Perseroan Perorangan.
Namun, capaian pada periode Maret dinilai masih membutuhkan percepatan agar target tahunan bisa tercapai optimal.
Direktur Badan Usaha, Andi Talleting Langi, menegaskan bahwa program Perseroan Perorangan merupakan salah satu strategi utama pemerintah sejak 2021 dalam mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.
“Dengan sistem AHU Online yang semakin stabil dan mudah diakses, kami optimistis target nasional dapat dicapai melalui percepatan di seluruh wilayah,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian.
Dalam sesi diskusi, beberapa Kantor Wilayah mengungkap kendala seperti perbedaan metode perhitungan capaian, ketidaksinkronan data, hingga keterbatasan waktu pelaksanaan.
Tak hanya itu, isu integrasi data dengan sistem OSS dan perpajakan, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha juga menjadi sorotan dalam upaya optimalisasi program ini.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Badan Usaha menyampaikan bahwa integrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak masih dalam tahap penyempurnaan.
Selain itu, akan disiapkan langkah strategis seperti penerbitan surat edaran untuk memperkuat sosialisasi perpajakan serta mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot capaian target di daerah.
“Optimalisasi akan dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dengan langkah tersebut, Kanwil Kemenkum NTB berharap mampu berkontribusi signifikan dalam pencapaian target nasional sekaligus memperluas akses kemudahan berusaha bagi masyarakat.
Editor : Kimda Farida