LombokPost--Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, kembali menegaskan pentingnya penguatan layanan hukum dengan melantik dan mengambil sumpah lima Analis Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (31/3).
Pelantikan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini bukan sekadar seremoni.
Milawati memberikan penekanan tegas bahwa jabatan Analis Hukum memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini bukan tugas yang mudah. Dibutuhkan ketelitian, pemahaman mendalam, serta komitmen tinggi agar hasil analisis benar-benar bermanfaat bagi publik,” tegasnya.
Dari lima pejabat yang dilantik, dua di antaranya merupakan perpindahan jabatan dari Penyuluh Hukum Ahli Muda menjadi Analis Hukum Ahli Muda.
Sementara tiga lainnya berasal dari jabatan pelaksana yang kini dipercaya mengemban tugas sebagai Analis Hukum Ahli Pertama.
Baca Juga: Peran RS Mandalika Makin Krusial, Jadi “Benteng Medis” di Kawasan Pariwisata Super Prioritas!
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, bersama jajaran ASN Kanwil Kemenkum NTB.
Milawati menekankan, para Analis Hukum harus mampu menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas.
Peran mereka mencakup analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, kajian hukum tidak tertulis, hingga memberikan masukan strategis dalam pembentukan kebijakan.
“Pelajari tugas dan fungsi dengan baik agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa kualitas analisis hukum akan sangat menentukan lahirnya kebijakan yang responsif, transparan, dan tepat sasaran.
Baca Juga: RESMI! Pemerintah Putuskan Harga BBM Tidak Naik, Mensesneg: Stok Aman, Masyarakat Jangan Panik!
Oleh karena itu, integritas menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar.
Dengan pelantikan ini, diharapkan kehadiran Analis Hukum mampu memperkuat sistem pelayanan publik di NTB, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum NTB dalam menghadirkan layanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Editor : Kimda Farida