LombokPost - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan langkah strategis menuju pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai tulang punggung kebijakan.
Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB yang bersinergi dengan BAPPEDA Provinsi NTB serta berbagai pemangku kepentingan, Forum Perangkat Daerah digelar untuk menyusun perencanaan masa depan yang lebih presisi dan berdampak luas.
Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah wadah untuk merumuskan sejumlah kesepakatan strategis.
Baca Juga: Pemprov NTB Sampaikan Apresiasi atas Pelantikan Nuryanti di Kemenaker
Fokus utamanya adalah penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix serta penyusunan perencanaan berbasis data dengan baseline yang terukur.
Komitmen kuat juga muncul untuk mendorong implementasi inovasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Kepala BRIDA NTB, Putu Aryadi, yang memimpin jalannya rapat menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang diskusi krusial untuk menghimpun masukan dari seluruh stakeholder.
Baca Juga: Bidik Pasar Global, NTB Perlu Perkuat Identitas UMKM
Tujuannya agar riset dan inovasi dapat mengawal secara optimal program-program prioritas Gubernur.
"BRIDA sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relatif baru membutuhkan sinergi dan dukungan semua pihak agar mampu berperan maksimal sebagai motor penggerak pembangunan daerah," ujar Aryadi.
Beliau menekankan bahwa transformasi BRIDA menjadi organisasi berbasis jabatan fungsional sejak tahun 2025 telah memperkuat kapasitas lembaga dalam mengeksekusi riset dan menyusun roadmap inovasi yang valid.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BAPPEDA Provinsi NTB, Laksmy Fortuna, menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus perencanaan yang akan berlanjut ke Musrenbang hingga bermuara pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Dalam dokumen RPJMD, BRIDA memegang mandat strategis pada Misi ke-7, yaitu percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.
Evaluasi kinerja BRIDA sendiri diukur melalui dua indikator utama yakni Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah.
"Berdasarkan evaluasi tahun 2025, capaian indikator tersebut masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan target RPJMD," jelas Laksmy.
Baca Juga: Pemprov NTB Sesuaikan Pengelolaan Lahan di Gerupuk dengan Tata Ruang Pariwisata
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran BRIDA di setiap perangkat daerah melalui kajian aplikatif yang mampu menjawab isu strategis, termasuk penanganan permasalahan persampahan yang kini menjadi urgensi daerah.
Selanjutnya, dalam paparannya, Kepala BRIDA NTB mengungkapkan bahwa Nuaa Tenggara Barat telah menunjukkan performa gemilang di kancah nasional.
Indeks Inovasi Daerah NTB mengalami peningkatan signifikan dari 64,23 menjadi 73,25, yang menempatkan provinsi ini di peringkat 8 besar nasional.
Namun, prestasi ini masih menyisakan tantangan, terutama rendahnya jumlah inovasi yang memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta hambatan dalam implementasi inovasi di tingkat perangkat daerah.
Sebagai solusi, BRIDA mencanangkan program Klinik Inovasi pada periode 2025-2026 untuk mendampingi OPD secara intensif, mulai dari penyusunan proposal hingga tahap pengembangan.
Selain itu, kolaborasi dengan BRIN dalam menyusun Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah terus diperkuat, dibarengi dengan penyelenggaraan sayembara riset bagi peneliti muda.
Terkait daya saing daerah, secara kumulatif Provinsi NTB saat ini berada di angka 3,53, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di angka 3,50.
Meski unggul secara rata-rata, beberapa pilar seperti adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, serta pasar kerja masih memerlukan perhatian khusus untuk diperkuat.
Sebagai bentuk konkret riset yang bermanfaat, forum juga memaparkan keberhasilan kolaborasi antara BRIDA dengan Yayasan Rumah Energi dalam penanganan sampah berbasis teknologi biogas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Program ini memanfaatkan air lindi menjadi energi alternatif dan pupuk organik.
Kepala Perwakilan Yayasan Rumah Energi, Krisna Wijaya, menegaskan bahwa pendekatan berbasis data adalah kunci.
"Melalui intervensi teknologi biogas, kami tidak hanya menangani persoalan sampah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui manfaat langsung yang mereka terima," ungkapnya.
Program ini direncanakan untuk ditingkatkan skalanya hingga menjadi percontohan di tingkat nasional.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan bulat untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Nusa Tenggara Barat ke depan haruslah berbasis pada bukti (evidence-based policy).
Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan riset dan inovasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB yang berkelanjutan.
Editor : Siti Aeny Maryam