Beberapa layanan seperti perilaku petugas, prosedur, dan komitmen pelayanan mendapatkan apresiasi masyarakat.
Sejumlah layanan RSUP NTB yang menjadi nilai tertinggi pada performa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih diharapkan terus melakukan perbaikan signifikan.
Baca Juga: RSUP NTB Raih Penghargaan PERSI Award 2025 Berkat Inovasi "Aksi Cepat" 4 Detik Selamatkan Nyawa
Di antaranya pada kecepatan pelayanan dalam waktu tunggu pendaftaran, dokter, dan obat serta efisiensi birokrasi dan kenyamanan fasilitas.
“Survei kepuasan masyarakat sebagai data persentase sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit,” kata Pelaksana Tugas Direktur RSUP NTB Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, di Ruang Rapat RSUP NTB, Senin (6/4).
Menurut Dokter Fikri, kompleksitas kasus kesehatan dan upaya memperbaiki layanan ini seharusnya sudah tercermin dalam data indeks kepuasan masyarakat maupun akreditasi rumah sakit.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Minta Inspektorat Tindaklanjuti Temuan Utang RSUP NTB Rp 247,97 Miliar
Namun demikian, peningkatan sarana dan prasarana termasuk penyehatan keuangan rumah sakit menjadi hal strategis dalam pemenuhan ekspektasi masyarakat pada rumah sakit kebanggaan NTB ini.
Manajemen RSUP NTB menyadari hal ini untuk menjaga kualitas dengan evaluasi dan peningkatan performa.
Misalnya pelayanan poliklinik seperti onkologi dengan empat subspesialis, menaikkan tingkat kunjungan masyarakat.
Baca Juga: Sinergi PHDI NTB dan RS Unram-RSUP NTB, Dharma Santi Nyepi Caka 1947 Berjalan Lancar
Begitu juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pelayanan rawat inap dan rawat jalan untuk penyakit berat yang harus terus dijawab oleh rumah sakit dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas.
Untuk pemerataan layanan kesehatan di luar Lombok, RSUP NTB sebagai pembina terus mengejar kesetaraan kompetensi tenaga medis dan fasilitas layanan ketika rumah sakit daerah dinaikkan level akreditasinya.
"Kalau untuk layanan ambulans bagi pasien luar daerah, RSUP NTB sudah melakukan MoU dengan kabupaten/kota,” katanya.
Dalam hal pelayanan, RSUP NTB sebagai rumah sakit rujukan tertinggi (kelas A) mengacu pada Pergub 37 dan Pergub yang mengatur fleksibilitas sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) serta Pergub 19/2025 tentang standar pelayanan minimal dengan jumlah 758 tempat tidur, 2.666 sumberdaya manusia, 113 layanan.
Pada periode 2024-2025, kinerja keuangan tergolong cukup baik. Hanya saja pada tahun 2024 skornya 76,2 menjadi 53,3 pada tahun 2025 sehingga harus terus didorong agar terjadi peningkatan.
Sementara itu, target pendapatan BLUD sebesar Rp700 miliar baru terealisasi Rp123,7 miliar pada Maret 2026 atau sebesar 17,6 persen.
Total penerimaan RSUP sampai Maret ini sebesar Rp169,8 miliar termasuk potensi penerimaan dari beberapa revenue center, meliputi kompetensi sunberdaya tenaga medis.
Capaian belanja sebesar 7,34 persen atau Rp102 miliar pada triwulan pertama 2026. Dari belanja anggaran DBHCHT sebesar Rp21,6 miliar, RSUP NTB sudah merencanakan beberapa program prioritas.
Sedangkan kinerja non keuangan di masing-masing manajemen, pada Januari – Februari 2026 mencapai skor standar pelayanan minimal yakni antara 70 persen bahkan 90 persen. Seperti pelayanan, keuangan, SDM dan operasional.
Dokter Fikri yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan NTB juga menjelaskan terkait intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menurut Dokter Fikri, Indeks Kesehatan Desa (IKD) akan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu intervensi stunting dalam hal pemenuhan gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan dan hal lain yang relevan dengan intervensi sektor kesehatan.
“Indeks Kesehatan Desa ini sebagai acuan untuk mengintervensi sektor kesehatan di 40 desa pada tahun ini,” kata Dokter Fikri.
Indikator basis data dalam IKD di antaranya usia warga desa dengan rentang tertentu, data pengguna JKN, ibu hamil, menyusui, bayi dan balita serta status gizi dan pola asuh yang disebabkan kemiskinan.
Strategi intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya ini yakni menggerakkan jejaring Puskesmas dan Posyandu dan mendorong alokasi anggaran dana desa. Selain itu menjalin kemitraan dengan pihak lain seperti operasi mata yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar dapat berdaya dan mandiri. (lil/kominfotikntb/r3)
Editor : Redaksi