LombokPost - Industri perbankan pembiayaan rakyat syariah (BPRS), terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran strategis bagi perekonomian nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026, dengan tema dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah. Kegiatan ini berlangsung dari 19 – 21 April di Mataram, NTB.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan arah kebijakan industri ke depan,” terang Ketua Panitia Penyelenggara Ivan Eroka Yuliadji, Senin (20/4).
Baca Juga: Kemenkum NTB Dorong Konversi BPR NTB ke Syariah, Target 2026 Resmi Beroperasi Penuh
Rakernas dan BPRS Summit 2026 dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, pimpinan BPRS, regulator, asosiasi, serta mitra industri dari seluruh Indonesia.
Ia menegaskan kegiatan ini merupakan forum tahunan yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan industri BPRS, dalam rangka evaluasi kinerja, penyusunan strategi, serta penguatan sinergi untuk menghadapi dinamika industri keuangan syariah di Indonesia.
Dengan mengusung semangat kolaborasi dan transformasi, acara ini tidak hanya menjadi forum koordinasi nasional melalui Rakernas, tetapi juga menjadi wadah pertukaran gagasan strategis dalam BPRS Summit.
“Melalui forum ini, kami ingin menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara seluruh pelaku industri, sehingga dapat tercipta kesamaan visi dalam mendorong pertumbuhan BPRS yang lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Ivan.
Selain itu, rangkaian acara juga akan diisi dengan berbagai agenda, seperti seminar, diskusi panel, networking session, serta pameran (booth) yang menampilkan inovasi produk dan layanan dari berbagai institusi pendukung industri BPRS. Menurutnya, keberagaman agenda tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pelaku industri.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah,” jelas dia.
Baca Juga: Menyatukan Dua Mahkota: Bank NTB Syariah Resmi Luncurkan RIMO (Rinjani Mobile)
Secara umum, lanjut Ivan, kondisi BPRS di Indonesia masih menunjukkan fungsi intermediasi yang tumbuh dan profitabilitas yang membaik. Namun demikian, pada awal tahun 2026 industri BPRS masih menghadapi sejumlah tekanan.
“Tekanan tersebut terutama berasal dari meningkatnya NPF, tingginya FDR, serta mulai tertekannya ruang ekspansi akibat bantalan modal yang perlu terus dijaga,” jelasnya.
Kemudian tantangan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah skala usaha yang masih kecil, efisiensi operasional, penyesuaian model bisnis dengan kebutuhan pasar, serta penguatan tata kelola.
“Kami melihat perlunya langkah-langkah strategis untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta memastikan BPRS tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Melalui penyelenggaraan Rakernas dan BPRS Summit 2026, diharapkan hadir berbagai rekomendasi strategis yang mampu menjawab tantangan industri ke depan.
“Harapannya, dari kegiatan ini akan lahir rekomendasi strategis yang tidak hanya menjawab tantangan industri, tetapi juga memperkuat kontribusi BPRS dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia,” pungkas Ivan.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa sektor ekonomi mikro saat ini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Ia menyebut peran BPR dan BPR Syariah semakin strategis, terutama dalam menjangkau pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Menurut Iqbal, segmen mikro merupakan fokus yang tepat bagi BPR dan BPR Syariah untuk meningkatkan kontribusinya. “Kehadiran BPR Syariah sangatlah penting dalam mendorong pembangunan ekonomi mikro,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap sektor mikro dan ultra mikro agar mampu terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemprov NTB disebutnya telah mengambil langkah konkret. Sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di Bank NTB Syariah dan BPR NTB, Pemprov NTB terus mendorong lembaga perbankan untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, khususnya usaha mikro dan ultra mikro.
Gubernur Iqbal menjelaskan fokus pada sektor produktif di level bawah diyakini sebagai strategi efektif dalam menggerakkan perekonomian daerah.
“Kami senantiasa mendorong lembaga perbankan dan keuangan untuk lebih intensif masuk ke sektor mikro dan ultra mikro. Terutama ketika menghadapi situasi ekonomi yang berat maupun krisis, kami percaya bahwa ekonomi mikro memiliki potensi besar untuk menjadi penyangga utama,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakernas dan BPRS Summit 2026 yang digelar di NTB. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.
Baca Juga: LPS Percepat Penjaminan Polis Asuransi ke Januari 2027, Siapkan Infrastruktur IT untuk BPR
Iqbal berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang pertemuan rutin, tetapi juga mampu melahirkan semangat baru dalam memperkuat kolaborasi antar pelaku industri keuangan syariah.
“Harapan kami, melalui forum seperti RakerNas dan Summit ini, akan muncul energi baru yang dapat mendorong semangat kolaborasi. Kami optimis rekan-rekan di BPRS Indonesia akan semakin termotivasi untuk menjadi kontributor besar, berperan penting, dan strategis dalam upaya kebangkitan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa