LombokPost - Sosok Pahlawan Nasional RA Kartini bukan semata sejarah perjuangan. Namun masih tetap relevan dengan situasi keseharian yang dihadapi perempuan.
Termasuk di Provinsi NTB, di tengah tantangan zaman, perempuan NTB memiliki peran besar sebagai penggerak keluarga.
“Peran perempuan dalam berbagai isu sosial di masyarakat sangat besar,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri.
Baca Juga: Semangat Kartini Modern: Hj. Waridah Mujiburrahman Ajak Perempuan Mataram Perkuat Ketahanan Keluarga
Hal tersebut dikatakan Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda ini dalam diskusi memperingati Hari Kartini di Mataram. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh perempuan NTB, diantaranya Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan Ketua TP PKK Sinta Agathia.
Pada sektor ekonomi, kata Umi Dinda, banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Sekaligus ibu rumahtangga dengan usaha kecil maupun dengan bekerja di luar negeri meninggalkan keluarga.
Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini menekankan kemandirian perempuan dengan berbagai pelatihan dan penguatan sumberdaya agar tak tertinggal dalam akses ekonomi.
Baca Juga: Memaknai Ulang Hari Kartini: Menyalakan Terang di Era “Porndemi”
“Banyak program Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kemandirian perempuan,” kata Wagub NTB Umi Dinda.
Saat ini, program Desa Berdaya juga menitikberatkan kepada memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai hal. Mulai dari kemiskinan, kesehatan, dan isu pembangunan lain yang menjadi konsen pemerintah.
Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia mengatakan, situasi perempuan di NTB saat ini masih terus bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga.
Baca Juga: Peringatan Hari Kartini 2026, Perempuan Didorong Melek Digital
Pada organisasi PKK NTB, kader-kader perempuan diberikan pemberdayaan berbasis kebutuhan setempat. Salah satunya, pemberdayaan perempuan pesisir dengan angka percerain tinggi karena faktor ekonomi.
“Kartini bukan saja tokoh sejarah namun penggerak dan motivator perempuan sampai hari ini karena memilih memperjuangkan hak perempuan untuk kebaikan semua perempuan sampai hari ini,” ujar Bunda Sinta, sapaan akrab Ketua TP PKK NTB.
Dalam perspektif pembangunan, Bunda Sinta menyebut penurunan stunting dan pernikahan anak menjadi dua hal prioritas program PKK.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, secara regulasi, dirinya sebagai perempuan yang juga pimpinan legislatif memastikan keberpihakan pemerintah pada perempuan.
“Secara khusus Perda 8 tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak secara hukum maupun sosial adalah bentuk keberpihakan agar kaum perempuan tidak lagi mendapatkan perlakuan diskriminasi secara gender,” katanya.
Menurut Baiq Isvie, tantangan terbesar dalam hal pemberdayaan perempuan dalam kaitan regulasi dan kesetaraan peluang masih sama.
Yakni mengubah cara pandang tradisi dan kebiasaan masyarakat terhadap perempuan. “Perempuan harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam kemampuan kecerdasan dan kekuatan personal lain untuk kemajuan perempuan maupun daerah,” katanya. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi