LombokPost--Upaya memperkuat kualitas penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual (KI) terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Salah satunya melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Sertifikasi Mediator Bidang KI yang digelar pada 26 April 2026 di Hotel Mercure Jakarta Harmoni.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi dinamika sengketa KI yang kian kompleks, seiring pertumbuhan industri kreatif di daerah.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi berbasis perspektif Mediator P4M (Pancasila).
Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami “kacamata nilai” setiap individu dalam proses mediasi.
Artinya, mediator dituntut mampu membaca latar belakang pengalaman para pihak agar tidak terjebak pada sikap menghakimi.
Narasumber menjelaskan, peran mediator tidak semata menentukan siapa benar atau salah.
Lebih dari itu, mediator harus mampu membangun kembali hubungan yang harmonis antar pihak yang bersengketa.
Pendekatan ini dinilai efektif untuk menciptakan komunikasi yang sehat serta menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Selain aspek pemahaman nilai, peserta juga dibekali penguatan karakter penting seorang mediator. Mulai dari pola pikir visioner (forward looking), optimisme, kemampuan berpikir kreatif, hingga empati dan kecakapan membangun suasana kondusif selama proses mediasi berlangsung.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas mediator merupakan langkah strategis dalam mendukung penyelesaian sengketa KI yang efektif dan berkeadilan.
“Pelatihan ini penting untuk membentuk mediator yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan kemampuan komunikasi yang baik. Pendekatan berbasis nilai Pancasila akan memperkuat penyelesaian konflik yang damai,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran mediator yang kompeten juga akan berdampak langsung pada perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di sektor industri kreatif yang terus berkembang di NTB.
Baca Juga: Ngopi Alumni UMY, Gubernur NTB Kuatkan Kolaborasi Bangun Daerah dan Entaskan Kemiskinan
Dengan kompetensi yang semakin kuat, penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan secara non-litigasi, sehingga lebih cepat, efisien, dan tidak berlarut-larut di pengadilan.
Melalui pelatihan ini, Kanwil Kemenkum NTB optimistis dapat mendorong terciptanya ekosistem penyelesaian sengketa KI yang kondusif.
Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pun diharapkan semakin kuat dalam menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan.
Editor : Kimda Farida