LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) terus mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah dengan mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan agar lebih selaras dan berkualitas.
Sosialisasi yang digelar secara virtual pada Kamis (30/4) ini diikuti seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Dari NTB, kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU).
Dalam sosialisasi ini, peserta mendalami Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Regulasi tersebut menjadi pedoman penting dalam memastikan setiap produk hukum yang disusun memiliki kualitas, konsistensi, dan kepastian hukum.
Tak sekadar sosialisasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas legislasi daerah melalui Anugerah Legislasi Daerah.
Pendalaman materi difokuskan pada penyamaan persepsi antar perancang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi lintas wilayah.
Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan harmonisasi regulasi yang profesional dan akuntabel.
Upaya ini dinilai penting agar setiap kebijakan daerah tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Diskusi interaktif turut mewarnai kegiatan, di mana para peserta membahas berbagai tantangan teknis dalam proses harmonisasi, termasuk mekanisme penyusunan dan pengunggahan materi terkait legislasi daerah.
Kepala Kanwil, I Gusti Putu Milawati, menekankan bahwa peningkatan kapasitas perancang menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kebutuhan hukum yang terus berkembang.
“Sinergi dan profesionalisme harus terus diperkuat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar harmonis, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Kejari Lombok Tengah Gandeng KPK Usut Kejanggalan LHKPN Terpidana Korupsi PPJ
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB optimistis mampu memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan hukum daerah yang adaptif, responsif, dan berdampak nyata.
Editor : Kimda Farida