LombokPost - Pemprov NTB mengajukan penambahan waktu dalam proses pengajuan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.
Saat ini masih berada pada tahap penghimpunan data kebutuhan, dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Disesuaikan dengan analisis jabatan serta kebutuhan yang dihimpun Biro Organisasi Setda NTB.
“Kita masih berproses, belum final usulan formasi yang akan diajukan ke Kementerian PAN-RB” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno, Senin (4/5).
Baca Juga: Pemkab Lombok Tengah Usulkan 63 Formasi CPNS ke Pemerintah Pusat
Adapun proses penyusunan masih terus berjalan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Termasuk kemampuan fiskal daerah dan hasil rekrutmen PPPK sebelumnya. Sehingga BKD juga harus berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB terkait dengan konsekuensi dari rekrutmen pegawai.
“Tetapi sedapat mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan yang memang harus kita penuhi, kemudian mempertimbangkan dari PPPK yang kemarin sudah kita terima,” jelasnya.
Tri mengatakan Pemprov NTB akan lebih banyak mengusulkan formasi nakes pada penerimaan CPNS 2026. Selanjutnya, KemenPANRB yang akan menentukan jumlah formasi CPNS untuk masing-masing pemerintah daerah.
"Yang pasti kita ini sudah melakukan prosesnya, sama juga dengan kabupaten/kota sedang dilakukan prosesnya," jelasnya.
Selain Pemprov NTB, sejumlah pemda lain meminta perpanjangan waktu terkait batas waktu penyampaian usulan formasi CPNS 2026.
Pemda meminta perpanjangan waktu sekitar dua pekan karena fokus menyelesaikan persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu. “Jadi mudah-mudahan ini kemudian bisa berlanjut,” kata dia.
Sementara itu, sebanyak 545 PNS Pemprov NTB akan pensiun pada 2026. Sehingga, usulan formasi yang akan diajukan ke pemerintah pusat mempertimbangkan zero growth pegawai. Selain itu, pihaknya akan melihat jumlah kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga: Pemkab Sumbawa Barat Ajukan 414 Formasi CPNS 2026
Jika sebanyak 545 PNS yang pensiun tahun ini berada pada posisi yang strategis dan sangat dibutuhkan maka harus dilakukan pengadaan. Penambahan sebanyak 9.411 PPP Paro Waktu pada Desember 2025 juga menjadi pertimbangan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS 2026.
Dengan penambahan PPPK Paro Waktu itu, maka dilihat analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) ASN Pemprov NTB. Sehingga, hal itu menjadi pertimbangan dalam pengajuan usulan formasi CPNS 2026.
Selain itu, BKD juga akan melihat formasi CPNS yang selama ini tidak terisi karena tidak ada peminat misalnya, formasi CPNS dokter sub spesialis.
"Makanya kita pertimbangkan daripada formasinya kosong tidak terisi, kita turunkan levelingnya. Bukan formasi dokter sub spesialis yang dibuka tapi dokter spesialis atau mungkin dokter umum," kata dia.
Rekrutmen CPNS dan PPPK terakhir dilakukan pada 2024 lalu. Dalam rekrutmen ASN 2024, Pemprov NTB mendapatkan kuota 500 formasi CPNS dan PPPK terdiri dari 360 formasi PPPK dan 140 formasi CPNS.
Baca Juga: Ini Syarat Lengkap dan Cara Daftar Resmi CPNS 2026 yang Wajib Diketahui
Rinciannya, 360 formasi PPPK terdiri dari tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 55 orang dan tenaga teknis 175 orang. Ada pun untuk alokasi CPNS sebayak 140 orang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga teknis masing-masing sebanyak 70 orang.
Sedangkan jumlah formasi CPNS dan PPPK 2024 yang diperoleh Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota sebanyak 14.829 formasi. Terdiri dari 1.696 formasi CPNS dan 13.133 formasi PPPK.
Pada tahun 2024, rekrutmen CPNS hanya dibuka untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan untuk tenaga guru melalui mekanisme rekrutmen PPPK.
Editor : Prihadi Zoldic