LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang analisis kebijakan publik dan penyusunan rekomendasi berbasis data.
Langkah tersebut dilakukan melalui partisipasi Tim Pokja BSK dan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan Policy Talks bertema “Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi: Policy Talk Penyusunan Policy Brief Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data” yang digelar secara virtual, Kamis (7/5).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kompetensi analis kebijakan agar mampu menyusun policy brief yang berkualitas, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence based policy).
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa tata kelola rekomendasi kebijakan yang baik menjadi fondasi penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, menekankan bahwa kebijakan publik harus disusun berdasarkan data, fakta, hasil penelitian, statistik, serta evaluasi program agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy), sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi memiliki landasan data dan analisis yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
Sementara itu, dosen Universitas Lambung Mangkurat, Lies Ariany, menyampaikan bahwa policy brief menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data.
Menurutnya, policy brief harus disusun secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan berorientasi pada solusi agar mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan praktis para pengambil kebijakan.
Baca Juga: Jaksa Turun Telusuri Aset ke Sumbawa, Perkuat Bukti Kasus Gratifikasi dan TPPU Pengadaan Lahan MXGP
Melalui kegiatan ini, peserta dari Kanwil Kemenkum NTB memperoleh pemahaman mengenai identifikasi masalah, analisis data, penyusunan alternatif kebijakan, hingga rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Menurutnya, kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis komprehensif merupakan kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.
Editor : Kimda Farida