LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan di NTB ke depan harus berbasis mitigasi risiko dan perlindungan konektivitas ekonomi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat meninjau progres penanganan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/5).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Miq Iqbal melihat langsung kondisi badan jalan, titik rawan longsor, sistem drainase, hingga proses penguatan lereng yang masih berlangsung di sejumlah titik.
Baca Juga: Proyek Jalan Lenangguar—Lunyuk Capai 80 Persen, Ditarget Awal Mei Bisa Dilalui
Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan salah satu jalur strategis penghubung wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian antar wilayah.
Di lapangan, sejumlah alat berat tampak melakukan penataan badan jalan, pembersihan material longsor, pemasangan bronjong. Serta pembangunan saluran drainase pada titik-titik yang dinilai rawan pergeseran tanah.
Gubernur Miq Iqbal menegaskan, seluruh proses penanganan harus dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.
Baca Juga: Dewan Sidak Proyek Jalan Rp 19 Miliar, Desak Kontraktor Segera Tuntaskan Lunyuk-Lenangguar
“30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jangan sampai lewat lagi. Kalau bisa akhir bulan ini sudah siap,” tegasnya.
Saat meninjau salah satu titik longsor, Miq Iqbal menyoroti kondisi lereng yang labil sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan di sejumlah lokasi.
“Kalau melihat struktur jalan di sini, persoalan utamanya ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan mengganggu akses masyarakat. Karena itu titik-titik rawan harus dipetakan dan ditangani lebih dulu,” ujarnya.
Baca Juga: Jalan Lunyuk-Lenangguar Tak Kunjung Rampung
Menurut Miq Iqbal, pembangunan jalan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengaspalan badan jalan. Tetapi harus memperhitungkan aspek mitigasi bencana, sistem drainase, dan karakter geografis wilayah.
Selama ini banyak kerusakan jalan terjadi akibat minimnya saluran air dan lemahnya antisipasi terhadap potensi longsor.
“Sekarang ini drainase wajib dalam desain jalan. Jangan hanya membangun badan jalannya saja, tetapi juga harus menghitung aliran air, kondisi lereng, dan risiko longsor di sekitarnya,” katanya.
Gubernur Miq Iqbal juga meminta pengawas jalan tidak hanya memantau kondisi permukaan jalan, tetapi ikut menghitung potensi kerusakan di sisi kiri dan kanan ruas jalan yang dapat membahayakan masyarakat.
“Kalau kerusakan ditangani sejak awal, biayanya tidak besar. Tapi kalau dibiarkan sampai parah, anggarannya bisa ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” ujarnya.
Selain fokus pada aspek mitigasi, Miq Iqbal menegaskan bahwa keberadaan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah selatan Sumbawa.
Gubernur Miq Iqbal bahkan meminta percepatan penanganan pada salah satu titik badan jalan yang dinilai membahayakan kendaraan pengangkut hasil panen masyarakat.
“Ini berbahaya untuk pengendara, apalagi saat panen raya ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas. Kalau bisa besok sudah mulai persiapannya dan minggu depan mulai dikerjakan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran teknis Dinas PUPR NTB memastikan percepatan pekerjaan terus dilakukan di lapangan sesuai target penyelesaian akhir Mei 2026.
Selain percepatan penanganan, Gubernur Miq Iqbal juga menegaskan komitmennya memperkuat sistem pemeliharaan jalan provinsi melalui dukungan anggaran dan pengadaan alat pemeliharaan secara bertahap.
Anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak digunakan untuk membuka konektivitas baru dan memperkuat akses ekonomi masyarakat. Bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
“Lebih baik anggaran kita dipakai membuka keterhubungan wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian,” katanya.
Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan bagian dari proyek long segment jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa dengan panjang penanganan sekitar 61 kilometer. Proyek tersebut dibiayai melalui APBD Provinsi NTB senilai sekitar Rp 19 miliar dan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online