Agenda dialogis tersebut digelar guna membahas optimalisasi dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2026. Aliansi LAUK mendesak agar alokasi dana tersebut dapat lebih tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat serta dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan para petani dan buruh tani tembakau di wilayah NTB.
Pengamanan jalannya hearing dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP NTB, didampingi oleh Kabid Tibum, Kasi Opdal, Kasi Deteksi Dini, beserta personel Satpol PP NTB lainnya.
Baca Juga: Demonstrasi HMI di Kantor Gubernur Kondusif, Satpol PP NTB Kedepankan Pendekatan Humanis
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya dinamika penyampaian aspirasi dari elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Kantor Gubernur dalam beberapa waktu terakhir, yang aktif menyuarakan isu-isu kesejahteraan, ketenagakerjaan, hingga kebijakan publik.
Meskipun dinamika unjuk rasa di lingkungan pusat pemerintahan provinsi sedang hangat, dialog antara pemerintah daerah dan Aliansi LAUK ini berjalan dengan sangat aman, tertib, dan kondusif.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri sengaja memfasilitasi ruang demokrasi ini sebagai komitmen untuk terus menampung masukan dan tuntutan dari masyarakat sipil.
Baca Juga: Kasat Pol PP NTB Dampingi Kunjungan Gubernur Maluku Utara ke Sirkuit Mandalika
Kehadiran personel Satpol PP dalam pengamanan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas pelayanan pemerintahan, sekaligus memastikan hak penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan humanis.
Editor : Siti Aeny MaryamSumber : Liputan