LombokPost – Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang terus berlanjut hingga kini berdampak langsung pada perlambatan ekonomi global.
Berbagai organisasi keuangan dunia secara resmi telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global secara penuh (full year) di tahun 2026 menjadi hanya sebesar 3 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2025 lalu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menjelaskan bahwa penurunan proyeksi global ini dipicu oleh tingginya kerentanan pada pasar komoditas dan finansial global akibat tensi politik internasional yang belum mereda.
Meski dibayangi ketidakpastian global, Hario menegaskan fundamental ekonomi domestik sejauh ini masih menunjukkan performa yang tangguh.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif di angka 5,61 persen secara tahunan (year-on-year).
"Pertumbuhan domestik yang kuat ini ditopang oleh tingginya lonjakan kinerja konsumsi pemerintah. Selain itu, realisasi inflasi secara nasional juga masih terjaga dengan sangat baik di dalam rentang sasaran target pemerintah. Dua indikator ini menjadi modal kuat bagi stabilitas fundamental ekonomi nasional kita," ujar Hario K. Pamungkas dalam pemaparannya, Jumat (29/5).
Baca Juga: Profesor Jepang Sambangi Lombok Post, Bahas Geopolitik dan Psikologi Media Bareng Stikes Mataram
Respons Proaktif: Naikkan Suku Bunga Acuan (BI Rate)
Guna mengantisipasi tekanan eksternal yang kian dinamis, Bank Indonesia mengambil langkah moneter yang tegas melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Mei 2026. Bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen.
Seiring dengan kenaikan tersebut, suku bunga Deposit Facility kini berada di level 4,25 persen, dan suku bunga Lending Facility terkerek menjadi 6 persen.
Baca Juga: Puan Maharani Ingatkan Dubes Baru Harus Paham Geopolitik dan Siap Hadapi Tantangan Global
"Keputusan menaikkan BI Rate ini diambil sebagai langkah pre-emptive dan forward-looking untuk memperkuat stabilitas, khususnya guna memitigasi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang belakangan ini mengalami gejolak akibat ketidakpastian pasar keuangan global," terang Hario membacakan arahan Gubernur BI.
Tujuh Langkah Strategis Perkuat Ketahanan Ekonomi
Lebih lanjut, dalam rangka membentengi perekonomian nasional dari rembesan krisis global, Bank Indonesia menerapkan beberapa bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran strategis.
Stabilisasi Kurs: Penguatan intervensi dan stabilisasi nilai tukar Rupiah di pasar valas.
Operasi Moneter *Pro-Market: Mengoptimalkan strategi operasi moneter guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan.
nsentif Likuiditas: Memperkuat kebijakan makroprudensial yang progresif dan longgar guna tetap mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil.
Implementasi QRIS Antarnegara: Peresmian dan pelaksanaan sistem pembayaran QRIS lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok.
Dedolarisasi (LCT): Perluasan kerja sama sistem pembayaran internasional dan transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transaction).
Promosi Investasi: Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor prioritas daerah dan nasional.
Sinergi KSSK: Mempererat koordinasi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Melalui bauran kebijakan moneter yang ketat namun tetap suportif terhadap sektor riil ini, BI Perwakilan NTB optimistis stabilitas ekonomi makro di tingkat daerah maupun nasional akan tetap terjaga solid di tengah badai ketidakpastian global 2026.
Editor : Redaksi Lombok Post Online