LombokPost — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional maupun regional Bali-Nusra saat ini masih terjaga stabil dan berada dalam jalur pertumbuhan yang positif. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terpancing oleh isu-isu krisis yang tidak berdasar.
Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rudi Sulistyo, meminta masyarakat dan pelaku usaha di Bumi Gora untuk tidak mudah tergiring oleh isu-isu liar mengenai ancaman krisis ekonomi global.
OJK memastikan bahwa fundamental industri keuangan, baik di tingkat nasional maupun regional Bali-Nusa Tenggara (Banusra), saat ini masih berada dalam kondisi yang sangat kokoh dan terjaga stabil.
Baca Juga: Langkahkan Kaki di Panggung Nasional, Persit KCK Koorcab Rem 162 Jadi Motor Ekonomi Kreatif
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menyampaikan bahwa indikator perbankan menunjukkan performa yang solid. Pertumbuhan kredit secara tahunan (Year-on-Year/YoY) mampu bertahan di angka 9 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh impresif di angka 13 persen, menandakan likuiditas perbankan yang masih sangat melimpah.
Dari sisi regional, penyaluran kredit di NTB tumbuh sebesar 6,67 persen dan DPK meningkat 5,32 persen.
Meskipun rasio Non-Performing Loan (NPL) cenderung mengalami sedikit peningkatan terutama didorong oleh sektor konstruksi profil risiko perbankan secara umum dinilai masih sangat aman dengan NPL gross di kisaran 2,14 persen dan NPL net sebesar 0,83 persen.
Baca Juga: Menyongsong Sensus Ekonomi 2026: Memotret Transformasi Ekonomi Nasional
Di luar sektor perbankan konvensional, industri keuangan digital dan pasar modal juga menunjukkan pergerakan yang dinamis. Outstanding pinjaman daring (pinjol) kini telah menembus angka Rp100,1 triliun dengan pertumbuhan mencapai 26,25 persen.
Sementara itu, jumlah investor dan transaksi di pasar modal terus bertumbuh, didominasi oleh produk reksadana dengan total nilai transaksi mencapai Rp1,026 miliar.
Fokus Merawat Jantung Ekonomi Daerah
Meski indikator makro relatif stabil, OJK menaruh perhatian khusus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini mengalami penurunan penyaluran kredit sebesar 2,65 persen. Menanggapi tantangan ini, OJK telah menetapkan delapan program prioritas strategis untuk tahun 2026.
"Salah satu dari delapan fokus utama kami adalah penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM. Langkah ini krusial agar pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dapat terjaga secara konsisten," ujar Rudi Sulistyo.
Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, dari total 56 juta pelaku usaha di Indonesia, sektor mikro mendominasi secara mutlak sebesar 96 persen (sekitar 54 juta unit usaha), disusul sektor kecil sebesar 1,7 persen, dan menengah sebesar 1,36 persen.
Melihat besarnya porsi sektor mikro tersebut, OJK berkomitmen penuh untuk mendorong intervensi pembiayaan dan penguatan ekosistem yang lebih inklusif agar pelaku usaha di daerah, khususnya di NTB, dapat naik kelas dan memperkokoh stabilitas sosial kemasyarakatan.
Editor : Redaksi Lombok Post Online