LombokPost--Di tengah pesatnya transformasi digital dan semakin kompleksnya tantangan regulasi, peran Analis Kebijakan menjadi semakin penting dalam memastikan lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) dengan mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Analis Kebijakan di Wilayah” yang digelar secara daring, Rabu (3/6).
Kegiatan ini diikuti Analis Kebijakan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia sebagai upaya memperkuat kapasitas, kompetensi, serta peran strategis mereka dalam mendukung penyusunan kebijakan dan regulasi yang berkualitas.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembahasan mengenai pentingnya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kebijakan tidak hanya dituntut memenuhi aspek legal dan administratif, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai persoalan publik secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Para peserta juga mendalami tahapan siklus kebijakan publik, mulai dari agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation hingga policy evaluation.
Baca Juga: Parlemen Dukung Penuh Pembentukan PPS, tapi Pemekaran Daerah Kewenangan Pusat
Tahapan tersebut menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, seperti transformasi digital, perlindungan data pribadi, hingga harmonisasi regulasi yang kini menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan modern.
Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Widhi Novianto, menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki posisi strategis dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan.
“Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Karena itu, kebijakan perlu disusun dengan pendekatan evidence-based policy yang didasarkan pada data, hasil penelitian, evaluasi program, dan bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menilai penguatan kapasitas Analis Kebijakan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, Analis Kebijakan memiliki peran vital dalam menghadirkan rekomendasi yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi publik.
“Penguatan kompetensi Analis Kebijakan merupakan investasi penting untuk mendukung terwujudnya kebijakan yang lebih berkualitas, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tegas Milawati.
Baca Juga: Dibangun Awal 2027, Kementerian PU Targetkan Kantor DPRD NTB Berfungsi 2028
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat budaya penyusunan kebijakan berbasis data demi mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang semakin baik.
Editor : Kimda Farida