LombokPost--Upaya memperkuat kesadaran hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bali Nusra yang berlangsung dalam audiensi di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Rabu (3/6).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan HMI Bali Nusra dalam bidang pembinaan hukum, hak asasi manusia (HAM), serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program edukatif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati, didampingi jajaran penyuluh hukum menerima langsung kunjungan empat pengurus HMI Bali Nusra.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Bidang Hukum dan HAM HMI Bali Nusra, Rivaldi Pulungan, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan, mulai dari dialog publik hingga pelatihan advokasi hukum dan HAM.
Baca Juga: Dukung Pertumbuhan UMKM Desa, DPMPTSP Lobar Siap Fasilitasi Perizinan Cilok Ngangak
Selain memperkenalkan program kerja organisasi, HMI Bali Nusra juga menyampaikan keinginan untuk membangun kolaborasi yang lebih luas bersama Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada penguatan kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menyambut hal tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyatakan dukungannya terhadap semangat kolaborasi yang dibangun kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
Menurutnya, sinergi yang terarah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap layanan hukum dan bantuan hukum yang berkualitas.
“Pendataan anggota menjadi langkah awal yang penting agar program kerja sama dapat dirancang secara tepat sasaran. Kanwil Kemenkum NTB memiliki berbagai layanan, mulai dari Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, hingga pembinaan hukum yang dapat disinergikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Milawati juga mendorong Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) HMI untuk mengikuti proses akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH).
Dengan status tersebut, LKBH HMI nantinya dapat memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat sekaligus berperan aktif dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal.
Saat ini, Kanwil Kemenkum NTB mencatat terdapat 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di berbagai wilayah NTB dengan total sekitar 17.490 anggota.
Dari jumlah tersebut, sekitar 400 anggota telah mengikuti pelatihan paralegal sepanjang periode 2025 hingga 2026 melalui kerja sama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi.
Milawati menilai keterlibatan HMI dalam program pelatihan paralegal akan menjadi kontribusi penting dalam memperluas akses keadilan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami hukum.
Sementara itu, Rivaldi Pulungan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan keterbukaan Kanwil Kemenkum NTB terhadap berbagai program yang diinisiasi HMI Bali Nusra.
Ia berharap kolaborasi yang mulai dibangun dapat segera diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Emas Antam Anjlok Rp 15 Ribu Per Gram, Merosot Rp 40 Ribu Sepekan
Rivaldi juga mengundang Kakanwil Kemenkum NTB untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Publik yang direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026.
Melalui audiensi ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang literasi hukum, bantuan hukum, dan pendidikan HAM.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak program yang mendorong terciptanya masyarakat NTB yang semakin sadar hukum, kritis, dan berdaya.
Editor : Kimda Farida