LombokPost - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair AK, menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus diposisikan sebagai bagian dari pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat, bukan sekadar respons darurat saat bencana terjadi.
“Penanggulangan bencana tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegiatan tanggap darurat, melainkan harus dimaknai sebagai upaya pelayanan dasar yang dilakukan secara terukur, sistematis, dan berkualitas sebelum, saat, dan setelah bencana,” ujarnya saat membuka Lokakarya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana di Mataram, Rabu (3/6).
Dalam kegiatan ini hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan perwakilan BPBD kabupaten/kota se-NTB.
Baca Juga: Pemprov NTB Perkuat Layanan Kebencanaan, Lindungi Masyarakat dari Risiko Bencana
Ia menyampaikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama atas perlindungan dari risiko bencana, terutama di wilayah seperti NTB yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Menurut Sekda, Provinsi NTB dihadapkan pada berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga potensi tsunami dan cuaca ekstrem, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanganannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi SPM tidak cukup diukur dari aspek administratif semata, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci Ketangguhan Bencana Pulau-Pulau Kecil di NTB
“Ukuran keberhasilan itu antara lain meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, berfungsinya sistem peringatan dini, tersedianya perlindungan bagi kelompok rentan, serta kemampuan pemerintah merespons bencana secara cepat dan tepat,” katanya.
Sekda juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat luas.
Ia menilai, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas daerah, termasuk dalam mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi seperti aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, hingga ketersediaan data.
Selain itu, Sekda mendorong agar hasil lokakarya tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan menghasilkan langkah konkret untuk percepatan pencapaian indikator SPM yang realistis dan sesuai dengan karakteristik risiko di masing-masing daerah.
“Investasi pada mitigasi dan kesiapsiagaan jauh lebih efektif dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan saat bencana terjadi. Karena itu, seluruh pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek risiko bencana,” tegasnya.
Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan
Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD terus memperkuat sistem informasi kebencanaan berbasis digital melalui pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAGA NTB.
Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi informasi dalam situasi darurat, termasuk pelaporan kejadian bencana secara real time oleh masyarakat serta pengelolaan data logistik, peralatan, dan personel.
Kehadiran SIK SiAGA NTB menjadi bagian penting dalam mendukung fungsi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) sebagai pusat koordinasi dan pengambilan keputusan selama 24 jam.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons bencana secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Selain penguatan sistem informasi, Pemprov NTB juga menaruh perhatian pada aspek inklusivitas melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB).
Unit ini berperan dalam memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas menjadi bagian integral dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan data terpilah disabilitas dalam sistem kebencanaan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
Saat ini, data tersebut telah mulai dikembangkan di beberapa wilayah di NTB dan diharapkan dapat diperluas ke seluruh kabupaten/kota guna memperkuat sistem penanganan bencana yang inklusif.
Program penguatan kapasitas penanggulangan bencana di NTB juga didukung oleh Program SIAP SIAGA – Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk Manajemen Risiko Bencana- yang mendorong kolaborasi multipihak dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah.
Melalui berbagai inisiatif, termasuk penguatan Pusdalops, pengembangan sistem informasi, dan integrasi isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial, NTB diharapkan mampu menjadi model daerah tangguh bencana.
Sekda NTB optimistis bahwa dengan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin.
“Bencana mungkin tidak selalu dapat dihindari, tetapi dampaknya bisa kita kurangi jika kita siap dan bekerja bersama,” ujarnya.
Dengan kesiapan yang semakin baik dan sinergi antar pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Editor : Redaksi Lombok Post Online