LombokPost - Pemprov NTB mengakui bahwa struktur pertumbuhan ekonomi daerah, hingga saat ini masih sangat bergantung dan ditopang oleh sektor pertambangan.
Asisten II Setda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan, besarnya pengaruh tambang terhadap penyusunan angka pertumbuhan ekonomi NTB, merupakan sebuah realitas yang tidak bisa diperdebatkan lagi.
“Tambang itu realita, enggak bisa kita diskusikan terlalu panjang soal dampak tambang terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.
Ketika aktivitas ekspor konsentrat yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), berkurang atau bahkan berhenti sementara waktu, dampaknya akan langsung tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat tidak ada ekspor konsentrat di periode berikutnya, jelas berpengaruh terhadap angka pertumbuhan daerah kita,” kata mantan Pj Sekda NTB ini.
Baca Juga: Izin Ekspor Konsentrat PT AMNT Berakhir, Saatnya NTB Andalkan Smelter
Dinamika naik-turunnya pertumbuhan ekonomi daerah, akibat setop ekspor konsentrat dinilai sebagai bagian dari ritme transisi menuju industri pertambangan yang lebih bernilai tambah.
“Tambang itu dia akan bekerja dengan sesuai dengan ritmenya yang akan mem-push untuk menyelesaikan smelter produksi itu,” ujarnya.
“Dan yang kedua, AMMAN juga tidak bisa kita paksakan untuk melakukan ekspor karena regulasinya memang menyelesaikan smelter,” sambung Faozal.
Pemprov NTB tetap mendorong PT AMNT mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian (smelter), bagaimana pun ini untuk mendukung kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia.
“Smelter-nya akan dipacu untuk bisa menopang AMMAN secara utuh, maka kita menunggu itu,” tegasnya.
Berdasarkan informasi terbaru dari hasil komunikasinya dengan pihak manajemen perusahaan, proyek strategis nasional ini sudah menunjukkan titik terang dan siap memasuki fase krusial.
“Saya kemarin diskusi dengan teman-teman di AMMAN, dan paling tidak 80 persen proses—kalau tidak salah ini ya, saya belum tahu secara detail—tetapi smelter ini sudah mulai akan dia proses produksi,” tegasnya.
Nantinya, meski angka pertumbuhan ekonomi makro daerah, masih ditopang kuat oleh sektor tambang, Faozal meminta masyarakat tidak panik apabila ke depan terjadi penurunan angka pertumbuhan akibat distopnya ekspor konsentrat.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum NTB Beri Penghargaan Peduli Kekayaan Intelektual untuk Kabupaten Sumbawa dan PT AMNT
Ia menilai dampak kontraksi ekonomi yang dipengaruhi sektor tambang tidak serta-merta, berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi daya beli masyarakat masih relatif terjaga.
“Kata Pak Kepala BPS, ketika kita terkontraksi ternyata daya beli juga tidak terlalu berpengaruh, memang tambang itu yang mengelola juga sedikit dampaknya itu. Walaupun secara pertumbuhan, tambang itu sangat berpengaruh,” bebernya.
Untuk menjaga kondisi tersebut, Pemprov NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengupayakan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok agar masyarakat tetap memiliki daya beli yang memadai.
“Nah, yang kita jaga dengan teman-teman di TPID, masyarakat punya daya beli yang cukup walaupun stabil,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan kinerja realisasi investasi di Provinsi NTB pada Triwulan I 2026 mencatatkan capaian positif.
“Hasil yang kita peroleh di periode Januari hingga Maret 2026, hasilnya bagus di tengah dinamika ekonomi global,” kata dia.
Pemprov NTB secara keseluruhan berhasil membukukan total investasi sebesar Rp 18,06 triliun, mencakup kontribusi dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Lotim Urutan Kedua di NTB
Angka ini telah memenuhi 26,3 persen, dari total target investasi tahunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 68,64 triliun. Jika ditinjau dari kontribusi per sektor makro, lapangan usaha energi dan sumber daya mineral (ESDM) tetap menjadi tulang punggung utama dengan sumbangan dominan mencapai Rp 12,92 triliun atau mencakup 71,5 persen, dari total capaian provinsi.
Di posisi berikutnya, sektor industri manufaktur dan pengolahan mencatatkan realisasi sebesar Rp 1,67 triliun, disusul oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang turut menyumbang sebesar Rp 202 miliar.
Editor : Akbar Sirinawa