LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2026 di Mataram, Jumat (5/6).
Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada KAI yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas ke-18. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat posisi NTB sebagai destinasi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) nasional.
“Atas nama Pemprov NTB, saya mengucapkan terima kasih kepada KAI yang telah memilih NTB, khususnya Kota Mataram, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi daerah kami,” ujarnya.
Baca Juga: Rakernas ADVOKAI 2026 Dibuka di Mataram, Gaungkan Gerakan Seribu Paralegal dari NTB untuk Indonesia
Gubernur juga mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Seribu Paralegal (GSP) dari NTB, untuk Indonesia yang menjadi bagian dari rangkaian Rakernas.
Program tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemprov NTB dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Saat ini, NTB memiliki 1.166 paralegal yang tersebar di berbagai desa.
Keberadaan mereka dinilai penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, terutama di tengah berbagai persoalan hukum yang dihadapi warga.
“Paralegal dan pos bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses keadilan. Karena itu kami mengapresiasi inisiatif KAI dalam meningkatkan kapasitas para paralegal di NTB,” katanya.
Gubernur juga turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, NTB mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 13 persen pada triwulan pertama 2026, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pariwisata dan pertanian yang sama-sama tumbuh dua digit, sehingga memberikan optimisme bagi investasi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian yang sama-sama tumbuh dua digit menunjukkan bahwa ekonomi NTB berkembang secara sehat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur berharap komunitas advokat di NTB dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI Andi Yulia Hertaty menegaskan, pentingnya peran advokat dalam menjaga supremasi hukum sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, tema Rakernas tahun ini relevan dengan tantangan pembangunan hukum nasional yang menuntut advokat tidak hanya memiliki kapasitas intelektual yang kuat, tetapi juga kepekaan sosial terhadap kebutuhan masyarakat.
“Advokat tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperluas akses keadilan melalui bantuan hukum, pendampingan masyarakat, dan penguatan pos bantuan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan,” bebernya.
Andi menjelaskan, Kementerian Hukum terus memperluas akses keadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang kini telah menjangkau lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Ia juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang digelar KAI dalam rangkaian Rakernas, seperti konsultasi hukum gratis, layanan bantuan hukum pro bono, hingga pelatihan paralegal.
“Program-program ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya berorientasi pada penanganan perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat KAI Heru S. Notonegoro mengatakan, Rakernas 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi pasca Kongres KAI 2024 di Solo, sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.
Rakernas kali ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi internal organisasi, tetapi juga dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, melalui pelaksanaan Gerakan Seribu Paralegal yang bekerja sama dengan Pemprov NTB.
“Kami ingin meninggalkan warisan berupa pengetahuan hukum bagi masyarakat desa. Rakernas ini bukan hanya tentang organisasi, tetapi juga tentang bagaimana memperluas akses keadilan hingga ke akar rumput,” katanya.
Selain agenda utama Rakernas, kegiatan juga dirangkaikan dengan diskusi publik menghadirkan sejumlah pakar hukum nasional, pelatihan paralegal, layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta peringatan HUT ke-18 KAI yang disertai pemberian penghargaan kepada pengurus daerah dan advokat berprestasi.
Melalui penyelenggaraan Rakernas KAI 2026 di NTB, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat dalam memperluas akses keadilan, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta mendukung pembangunan daerah dan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Editor : Akbar Sirinawa