LombokPost-Pemprov NTB memastikan hak keuangan berupa pembayaran gaji penuh alias 100 persen.Hal ini berlaku bagi 146 PNS yang baru saja diambil sumpah dan janji jabatan, pada Kamis (11/6).
Hak penggajian penuh tersebut secara resmi diberlakukan terhitung mulai (TMT) 1 Juni. Kepastian tersebut ditegaskan langsung Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budi Prayitno. “Sudah, sudah mulai (penggajiannya, Red),” jelasnya.
Sesuai regulasi yang berlaku, PNS di daerah yang baru diambil sumpah dan janji, resmi menerima hak penuh sebagai abdi negara. Hak tersebut meliputi penghasilan penuh 100 persen mencakup gaji dan tunjangan. Kemudian hak pengembangan kompetensi yakni pendidikan dan pelatihan, jaminan perlindungan yakni kesehatan, kecelakaan, dan pensiun, serta hak cuti.
Baca Juga: Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen APBD Dinilai Berat, DPR Minta Relaksasi
Penambahan jumlah ASN itu dijamin BKD tidak mengganggu atau membebani postur belanja pegawai secara ekstrem. Hingga pekan lalu, posisi anggaran daerah terkait belanja pegawai telah terhitung dengan cermat dan berada dalam status aman serta klir.
Ia tidak menampik saat ini persentase belanja pegawai Pemprov NTB saat ini, di angka 33,32 persen. Artinya masih di atas ambang batas ideal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Tapi kan Undang-Undang HKPD itu kan berlaku tegas tahun 2027. Nah saat ini Pemprov NTB itu masuk pada posisi 33,32 persen untuk belanja pegawai,” jelas dia.
Mengenai komposisi ASN di lingkup Pemprov NTB sekarang, Tri menjelaskan 146 orang tersebut menggenapkan jumlah total PNS Pemprov NTB yang kini menyentuh 11 ribu lebih.
ASN Pemprov NTB saat ini secara akumulatif tercatat lebih dari 28.314 personel. Terdiri dari 12.108 PNS, 6.795 PPPK penuh waktu dan 9.411 adalah PPPK Paro Waktu.
Ditanya mengenai jalannya proses pengambilan sumpah dan janji jabatan, 146 PNS akan disebar di 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komposisinya terdiri atas 109 orang dari formasi CPNS Tahun 2024, ditambah dengan 20 orang alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan 2023. Serta 17 orang alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang baru berkesempatan mengambil sumpah pada periode ini.
Baca Juga: Belanja Pegawai Pemprov NTB Melebihi 30 Persen, Rekrutmen CPNS 2026 Harus Dihitung Matang
Dari aspek profil kepegawaian, skuad baru birokrasi NTB ini didominasi oleh golongan III sebanyak 125 orang. Sedangkan untuk golongan II berjumlah 21 orang.
Dari sisi gender, pegawai perempuan mendominasi dengan jumlah 88 orang, sementara pegawai laki-laki berjumlah 58 orang. Kualitas PNS ini dinilai Tri, sangat menjanjikan, dengan latar belakang pendidikan yang didominasi lulusan sarjana, magister, hingga jenjang profesi.
Di sektor tenaga kesehatan (nakes) misalnya, tercatat ada 11 orang lulusan profesi dan tujuh orang dokter spesialis. Terhadap kompetensi para PNS baru ini, Tri menyampaikan rasa syukur.
“Alhamdulillah kita syukuri, bahwa pegawai itu harus memberikan manfaat. Jadi motivasi menjadi PNS, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” tandasnya.
Sekda NTB Abul Chair mengajak para PNS untuk menjadi ASN yang “Kolotan”, akronim dari Komitmen, Loyal, dan Militan. Komitmen diperlukan untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam menjalankan tugas, loyalitas ditujukan kepada organisasi, daerah, bangsa, dan negara.
“Sementara sikap militan diwujudkan melalui semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan,” kata dia.
Pemprov NTB saat ini tengah bergerak, mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Hoaks Pendaftaran CPNS 2026 Beredar di Media Sosial, BKN Minta Masyarakat Waspada
Mulai dari penguatan SDM, desa berdaya, pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. “Sehingga, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang menggerakkannya,” jelas mantan kepala BPKP Jawa Timur tersebut.
Pesannya, ASN bukan dilayani, tetapi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terus belajar meningkatkan kompetensi, serta menunjukkan kecintaan kepada NTB dan Indonesia melalui kerja nyata dan profesional.
Editor : Akbar Sirinawa