LombokPost--Kebijakan publik yang dibuat tanpa data berisiko meleset dari kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy kini menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui keikutsertaannya dalam kegiatan Policy Talks bertema “Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah” yang digelar secara daring, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan para Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.
Forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan publik yang tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi didukung data, fakta, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: 146 PNS Baru Pemprov NTB Nikmati Gaji 100 Persen, BKD Klaim Belanja Pegawai Aman
Dalam pemaparannya, Pendiri sekaligus Anggota Tim Pakar Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Amrih Wigiati, menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki posisi strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan yang berkualitas harus lahir dari proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis bukti, penyusunan alternatif solusi, hingga evaluasi dampak kebijakan.
“Analis Kebijakan berperan sebagai penyedia bukti, penerjemah data teknis menjadi rekomendasi yang mudah dipahami pengambil keputusan, sekaligus penjaga kualitas kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Amrih.
Ia menambahkan, kebijakan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, didukung data yang valid, mempertimbangkan berbagai pilihan solusi, serta menghasilkan rekomendasi yang efektif bagi para pemangku kepentingan.
Tak hanya itu, diskusi juga menyoroti pentingnya hubungan antara kebijakan dan pembangunan hukum di daerah.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa tidak semua persoalan publik harus diselesaikan melalui pembentukan regulasi baru.
Sebaliknya, penyusunan kebijakan perlu diawali dengan pemetaan masalah yang akurat, pengumpulan data yang memadai, analisis bukti yang kuat, hingga evaluasi terhadap kebijakan yang sudah berjalan agar keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas Analis Kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
Baca Juga: Selat Hormuz Ditutup Total, Pasokan Energi Global Terganggu
Milawati berharap setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan jajaran Kanwil Kemenkum NTB dapat berbasis data, memiliki landasan analisis yang kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat.
“Penguatan kapasitas Analis Kebijakan merupakan investasi penting untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berkualitas, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Editor : Kimda Farida