LombokPost--Kesadaran hukum di kalangan generasi muda dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing.
Berangkat dari semangat tersebut, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB untuk mendorong pelaksanaan Pelatihan Paralegal bagi mahasiswa.
Kolaborasi ini mengemuka dalam audiensi antara pengurus LPA NTB dan Kanwil Kementerian Hukum NTB yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Senin (15/6).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga, pengurus LPA NTB, akademisi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, serta para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.
Koordinator LPA NTB, Giras Genta, menjelaskan bahwa pelatihan paralegal dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa sekaligus memperluas peran generasi muda dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
“Pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan agen-agen perubahan yang memiliki kesadaran hukum dan mampu membantu masyarakat memahami hak serta kewajibannya,” ujarnya.
Baca Juga: Ada 184 Anak Jadi Korban Kekerasan di Dompu, Didominasi Pelecehan Seksual
Giras juga memaparkan berbagai program perlindungan anak yang selama ini dijalankan LPA NTB, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun budaya sadar hukum sejak dini.
Menanggapi hal tersebut, Edward James Sinaga menyambut positif inisiatif LPA NTB.
Menurutnya, program pelatihan paralegal sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden.
Ia menjelaskan, sebelum pelatihan dilaksanakan, LPA NTB perlu melengkapi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang nantinya akan diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memperoleh persetujuan resmi.
“Kami mendukung penuh inisiatif ini. Namun seluruh persyaratan harus dipenuhi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya berjalan optimal,” katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Giras Genta menyatakan kesiapan LPA NTB untuk memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan oleh BPHN demi kelancaran pelaksanaan program.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB, LPA NTB, dan kalangan akademisi dapat membuka akses edukasi hukum yang lebih luas bagi masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap Pelatihan Paralegal di NTB dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan budaya sadar hukum di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga: Polisi Obok-obok Kampung Rawan Narkoba di Bima, Sembilan Orang Digulung
Jika terealisasi, program ini tidak hanya memperkuat pemahaman hukum mahasiswa, tetapi juga berpotensi melahirkan lebih banyak paralegal muda yang mampu menjadi penghubung informasi hukum bagi masyarakat di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat.
Editor : Kimda Farida