LombokPost - Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja menegaskan fungsi pengawasan di lingkungan Polri tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian kesalahan. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi instrumen peringatan dini yang mampu memitigasi risiko dan memastikan seluruh program berjalan efektif serta akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasda Polda NTB Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Puri Indah Hotel, Senin (15/6). Kegiatan itu dihadiri Wakapolda NTB, Plt Irwasda Polda NTB, pejabat utama Polda NTB, kapolres dan kapolresta se-Pulau Lombok, serta perwakilan BPKP Provinsi NTB.
Mengusung tema “Transformasi Pengawasan Presisi Guna Mengawal Akuntabilitas dan Integritas Polri dalam Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”, forum tersebut menjadi sarana evaluasi dan penyamaan persepsi dalam memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan kepolisian.
“Pengawasan tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya menemukan kesalahan. Fungsi ini harus mampu menjadi instrumen peringatan dini, menghadirkan solusi perbaikan, memitigasi risiko, serta memastikan setiap program berjalan efektif dan efisien,” tegas Kalingga.
Baca Juga: Patroli Presisi Polda NTB Sasar Pasar Mandalika Bertais, Antisipasi Pencopet dan Kejahatan Jalanan
Menurutnya, fungsi pengawasan memiliki peran strategis untuk memastikan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran. Karena itu, pengawasan harus mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Kalingga menjelaskan, tantangan Polri saat ini semakin kompleks seiring tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tidak hanya menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga menjadi mitra strategis manajemen.
“Fungsi pengawasan harus hadir sebagai mitra strategis manajemen untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai prinsip good governance dan clean government sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Baca Juga: AS-Iran Sepakat Damai, Harga Minyak Dunia Langsung Terjun Bebas sampai 4 Persen!
Kapolda NTB berharap Rakerwas 2026 mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan di lingkungan Polda NTB. Pengawasan yang kuat dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap forum ini menghasilkan rekomendasi, strategi, dan langkah konkret yang mampu memperkuat fungsi pengawasan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi serta mendukung terwujudnya Polri yang Presisi,” katanya.
Melalui Rakerwas tersebut, Polda NTB menargetkan lahirnya berbagai terobosan pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel guna menjawab tantangan organisasi serta mendukung suksesnya rencana kerja pemerintah tahun 2026.
Editor : Marthadi