LombokPost – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan Indeks Satu Data Indonesia (SDI), sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, terintegrasi, dan berbasis data.
Untuk meningkatkan sinergi tersebut, Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota menggelar sosialisasi evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Kamis (18/6).
Baca Juga: Bupati Sumbawa Barat Tegaskan Kebijakan Pembangunan Harus Berbasis Satu Data
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Ahsanul Khalik menegaskan bahwa evaluasi SDI tidak berorientasi pada banyaknya data yang dimiliki pemerintah daerah.
Melainkan pada kualitas tata kelola, standar, dan bukti implementasi dalam pengelolaan data.
"Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, memiliki standar yang jelas, didukung bukti pelaksanaan, dan benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan," tegasnya.
Menurut Aka panggilan akrab Ahsanul Khalik, Pemprov NTB menargetkan capaian predikat Sangat Baik pada tingkat provinsi.
Selain itu, pihaknya juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB untuk meraih minimal predikat Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026.
Untuk mencapai target tersebut, Aka mengajak seluruh daerah memperkuat tata kelola internal, melengkapi regulasi, serta memastikan tersedianya dokumen pendukung yang menjadi komponen utama dalam proses evaluasi.
Baca Juga: Wujudkan Transparansi, Bupati Lombok Utara Luncurkan Portal Satu Data
"Yang perlu diperkuat bukan menambah data baru, tetapi memastikan setiap data memiliki tata kelola yang baik, standar yang jelas, metadata yang lengkap, serta didukung regulasi dan bukti pelaksanaan yang memadai," ujarnya.
Tantangan Daerah
Dalam sosialisasi tersebut, teridentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh beberapa pemerintah kabupaten dan kota.
Terutama terkait belum tersedianya regulasi daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta belum terbentuknya tim pelaksana secara formal.
Kondisi tersebut menurut Aka perlu segera dibenahi agar tidak memengaruhi hasil evaluasi.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerah, peserta juga mendapatkan pendalaman mengenai aspek-aspek utama yang menjadi indikator penilaian SDI.
Mulai dari perencanaan dan penetapan data prioritas daerah, pengumpulan data oleh perangkat daerah, pemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasial, hingga mekanisme penyebarluasan data.
Termasuk pula penguatan kepemimpinan data melalui pemanfaatan, dukungan pembiayaan, dan manajemen data yang berkelanjutan.
Aka optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian indeks SDI apabila mampu memperkuat administrasi, regulasi, dan tata kelola secara konsisten.
"Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan akuntabel," katanya.
"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimistis target peningkatan Indeks SDI dapat dicapai bersama," tambah Aka.(lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online