LombokPost-Moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdampak pada tertundanya, perluasan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di NTB.
Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani mengatakan, kebutuhan pembangunan SPPG baru masih cukup besar. Terutama di wilayah Pulau Sumbawa yang hingga kini masih mengalami keterbatasan jangkauan layanan program MBG. “Pastinya masih banyak belum terpenuhi,” jelasnya, Rabu (17/6).
Seperti di Bima telah mengajukan pembangunan SPPG di 10 desa karena masih kekurangan layanan. Begitu juga, sejumlah daerah lain telah menyampaikan kebutuhan serupa.
“Selain di Bima, pengajuan SPPG baru di 3T juga ada di Sumbawa Barat dan Dompu,” katanya.
Baca Juga: Dikes NTB Kawal Ketat Penerbitan SLHS SPPG Demi MBG Aman
Menurut Fathul, usulan pembangunan SPPG tersebut diajukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
Khususnya di wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, dan akses layanan yang terbatas.
Kebijakan moratorium menjadi tantangan tersendiri, karena masih banyak daerah yang membutuhkan tambahan SPPG, untuk menjangkau penerima manfaat yang belum terlayani.
Namun hingga saat ini, pembangunan SPPG baru masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Sempat Libur Beberapa Hari, Dapur MBG Karang Bongkot Kembali Sajikan Ribuan Menu MBG
Akibatnya, daerah yang telah mengajukan pembangunan belum dapat segera merealisasikan penambahan fasilitas layanan gizi tersebut.
Wilayah 3T seharusnya menjadi salah satu prioritas, dalam pengembangan program MBG. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan regulasi yang mengatur pengembangan SPPG khusus untuk wilayah 3T.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025. Melalui regulasi itu, BGN memperkenalkan konsep dapur modular yang dirancang untuk menjawab tantangan distribusi pangan di daerah dengan akses terbatas dan kondisi logistik yang sulit dijangkau.
SPPG 3T memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda dibandingkan SPPG reguler. Salah satunya adalah jumlah penerima manfaat yang lebih sedikit, yakni di bawah 1.000 orang.
Baca Juga: Dukung Refocusing Penerima, Anggota DPRD Lobar Sebut MBG Tak Tepat Sasaran
Selain itu, bangunan dan peralatan dapur dirancang lebih ringkas agar dapat disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kondisi geografis setempat.
Jumlah relawan yang bertugas juga lebih sedikit, namun tetap mendapatkan pelatihan intensif guna memastikan standar gizi. Juga keamanan pangan, dan kualitas pelayanan tetap terpenuhi.
Menurut Fathul, daerah-daerah tersebut merupakan kantong kemiskinan yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Kalau lebih memprioritaskan wilayah 3T, saya kira itu tepat karena di situlah kantong-kantong kemiskinan masih banyak ditemukan,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan SPPG sangat penting untuk memastikan distribusi MBG, dapat menjangkau sekolah-sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya secara efektif.
Baca Juga: MBG Lobar Tersendat, SPPG Tunggu Dana BGN
Semakin terbatas jumlah SPPG, semakin besar pula tantangan dalam memperluas jangkauan program ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani.
Meski demikian, Fathul memastikan pelayanan kepada penerima manfaat yang sudah berjalan tetap menjadi prioritas.
Saat ini, pihaknya bersama jajaran terkait masih fokus melakukan penataan dan pemutakhiran data penerima manfaat.
Sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait pengembangan SPPG.
“Kami tetap fokus memastikan penerima manfaat yang ada sekarang terlayani dengan baik. Untuk pengembangan berikutnya, kami masih menunggu kebijakan dari pusat,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa