LombokPost - Komitmen Provinsi NTB dalam memperkuat keamanan siber pemerintahan daerah mendapat penghargaan di tingkat nasional.
Penghargaan tersebut diberikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia atas keberhasilan Provinsi NTB dalam mewujudkan 100 persen pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh 10 kabupaten/kota.
Piagam penghargaan diserahkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Nugroho Sulistyo Budi secara langsung kepada Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Baca Juga: Sambangi Disnakertrans, Wagub Umi Dinda Sebut Instansi Ini Wajah NTB hingga Level Internasional
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Selasa (23/6).
Pada kesempatan yang sama, BSSN RI juga menyerahkan STR kepada pemerintah kabupaten/kota se-NTB dan Universitas Mataram. Penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan resmi bahwa seluruh tim tanggap insiden siber di daerah telah menjadi bagian dari ekosistem keamanan siber nasional.
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya.
“Bagi Provinsi NTB, keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
“Transformasi digital harus dibangun di atas fondasi keamanan yang kuat,” tambah Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda.
Menurut Wagub Umi Dinda, Pemprov NTB terus berkomitmen mewujudkan smart government sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia.
Baca Juga: Wagub NTB Salurkan Dana Kompensasi Dampak Negatif untuk 8 Desa Sekitar TPA Kebon Kongok
“Digitalisasi pelayanan publik harus diimbangi dengan sistem perlindungan siber yang adaptif terhadap berbagai ancaman di era digital,” katanya.
Wagub Umi Dinda menegaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari sinergi erat antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, BSSN, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh lini pemerintahan. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Wagub Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BSSN atas pendampingan, pembinaan, dan penguatan kapasitas yang secara konsisten diberikan kepada pemerintah daerah dalam membangun ketahanan siber.
Keberhasilan NTB meraih penghargaan dari BSSN menunjukkan bahwa seluruh 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini kini telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber yang teregistrasi secara resmi dan terhubung dengan sistem keamanan siber nasional.
Dengan status tersebut, setiap tim tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memperoleh pembinaan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan berkelanjutan dari BSSN untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.
Capaian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan digital daerah. Dengan ekosistem keamanan siber yang telah terbangun secara menyeluruh dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, NTB semakin siap menghadirkan pelayanan publik digital yang aman, andal, dan terpercaya, sekaligus memperkokoh fondasi Smart Government menuju terwujudnya NTB Makmur Mendunia.
Sementara itu, Kepala BSSN RI Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa perlindungan infrastruktur informasi di daerah merupakan bagian penting dari sistem pertahanan siber nasional.
Karena itu, pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.
“Kami siap memberikan dukungan penuh, mulai dari pemantauan berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembinaan Tim Tanggap Insiden Siber di daerah. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi pusat serta daerah menjadi kunci keberhasilannya,” ujarnya.
Nugroho juga menjelaskan bahwa TTIS memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan melindungi aset informasi, melakukan audit keamanan sistem, memperkuat pengendalian akses, menangani insiden siber, hingga memulihkan layanan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara aman dan berkesinambungan. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online