LombokPost-Pemprov NTB mulai mematangkan kesiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, usai menerima SK resmi dari Surat Keputusan (SK) Penetapan sebagai tuan rumah, dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir, Selasa (23/6).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, koordinasi awal telah dilakukan, dengan menetapkan penanggung jawab (PIC) yang akan menjembatani komunikasi lebih lanjut.
“Saya sudah menunjuk pak Sekda dan kepala Dinas Dikpora NTB sebagai PIC provinsi NTB untuk persiapan lebih lanjut,” tegasnya, Rabu (24/6).
Baca Juga: NTB Siap Sukseskan PON XXII/2028, Gubernur Miq Iqbal Pimpin Rapat Persiapan
Menurutnya, pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, harus dipastikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya nanti.
Seluruh pihak, kata dia, harus memiliki pemahaman yang sama terkait tanggung jawab masing-masing. “Ini harus dari awal clear dibagi,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan pemerintah pusat, ada tiga arahan langsung dari Presiden yang wajib dipatuhi, dalam rangka menyukseskan gawe Nasional tersebut.
Tidak boleh ada pembangunan fasilitas baru, artinya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, dengan melakukan renovasi ringan. Kedua, harus efisien. Ketiga, tertib administrasi.
Untuk menjamin tertib administrasi dan mencegah adanya residu masalah hukum pascaevent, Gubernur Iqbal mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov NTB dan NTT akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pendampingan ini akan dilakukan sejak tahap persiapan hingga berakhirnya PON. “Insya Allah dalam waktu dekat gubernur NTB dan NTT menandatangani MoU dengan BPKP, untuk pendampingan mulai persiapan sampai berakhirnya PON nanti,” ujarnya.
Baca Juga: Islamic Center Dibidik Jadi Venue Gateball untuk Porprov 2026 dan Pelatda PON 2028
Hingga saat ini jumlah cabor yang akan dipertandingkan secara resmi masih belum ditetapkan. Namun untuk sementara, NTB diproyeksikan menjadi tuan rumah bagi 31 cabang olahraga.
Kendati demikian, estimasi total anggaran maupun jumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan belum final, karena masih dibahas oleh Kemenpora dan KONI Pusat yang berfokus pada cabor olimpiade.
Pemprov NTB memastikan akan mengalokasikan, sejumlah anggaran untuk mendukung persiapan daerah menghadapi PON 2028.
Beberapa komponen pembiayaan yang dipastikan menjadi tanggung jawab daerah antara lain pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan pemusatan latihan daerah (Pelatda) bagi atlet NTB.
“Pasti ada komponen yang harus kita biayai melalui (APBD) perubahan. Karena ada Porprov dan Pelatda. Jadi ada komponen pembiayaan yang akan dibiayai di akhir tahun ini,” tandas Gubernur.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaedah menekankan pentingnya mempersiapkan anggaran dan mentalitas atlet sejak dini.
Baca Juga: Persiapan Tuan Rumah Peparnas 2028, NPCI NTB Gembleng Fisik Atlet Lewat Pelatda Mandiri
Menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Indonesia ini, membawa konsekuensi besar yang harus dihadapi daerah secara bersama-sama.
"Risiko dari sebuah keinginan menjadi tuan rumah, segala konsekuensinya harus kita siapkan. Menjadi tuan rumah sebuah event besar membutuhkan biaya besar dan tidak cukup dengan APBN. Tentu melibatkan pemerintah daerah,” bebernya.
Isvie meminta pemerintah daerah benar-benar serius, mengalokasikan tambahan anggaran yang wajib dimasukkan pada APBD 2027.
Ia juga optimis, pembiayaan ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah secara keseluruhan karena porsi terbesar tetap bersumber dari pemerintah pusat.
“Insyallah tidak menggangu anggaran daerah. Lebih banyak pusat, wajib dimasukkan pada APBD 2027,” kata politisi Golkar tersebut.
Ditambah kebijakan efisiensi yang melarang pembangunan venue baru, melainkan hanya melakukan renovasi pada fasilitas yang telah tersedia.
Editor : Akbar Sirinawa